Tetapkan 3 Titik Berat Pengamanan, Menhan Sjafrie Ungkap Strategi 'Smart Approach' di Papua

Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, membeberkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya terkait situasi di Papua.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan bahwa sesuai petunjuk Presiden RI, stabilitas keamanan menjadi kunci agar pembangunan nasional dapat berjalan aman dan lancar.

Untuk itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menetapkan tiga wilayah utama sebagai Center of Gravity atau pusat titik berat pengamanan.

"Kita sudah menetapkan tiga Center of Gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan," ujar Sjafrie.

Ketiga wilayah tersebut meliputi Jakarta sebagai ibu kota, Aceh di wilayah barat, dan Papua di wilayah timur.

Khusus untuk Jakarta, Menhan menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh atau 360 derajat, mencakup pengamanan pantai, udara, hingga darat.

Menyoroti kondisi keamanan di Papua, Sjafrie menjelaskan, bahwa pemerintah akan menerapkan metode yang disebut sebagai Smart Approach.

"Metode ini merupakan kombinasi antara pendekatan lunak (soft approach) dan tindakan tegas (hard approach). Di mana antara Soft Approach yakni pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis, kita gabungkan," jelasnya.

Baca Juga: Melangkah di Lembah Baliem: Trekking Menyusuri Keindahan Alam Papua

Tujuan utama dari strategi ini, kata dia, adalah untuk merebut hati rakyat Papua dan mengajak kelompok yang masih berseberangan pandangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk kembali merangkul persatuan.

"Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap NKRI, kita ajak untuk bersama-sama," ujarnya.

Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Menhan menegaskan bahwa negara tidak akan berkompromi soal kedaulatan.

Kesiapsiagaan terhadap ancaman taktis tetap dilakukan guna melindungi masyarakat dan kelancaran pembangunan.

"Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran kehidupan sosial masyarakat," pungkasnya.