Heboh SE Pencopotan Gus Yahya, Komando PBNU Diambil Alih KH Miftachul Akhyar

Gus Yahya memaparkan beberapa poin sanggahan, antara lain:

• Keabsahan Surat Edaran menurut Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal.
• Surat resmi PBNU yang sah harus memiliki stempel digital dengan QR Code Peruri dan footer verifikasi resmi.
• Surat resmi tidak memuat watermark "DRAFT". Jika ada, maka surat itu belum final.
• Saat dipindai, QR Code tanda tangan pada surat yang beredar menghasilkan status "TTD Belum Sah".
• Nomor surat tidak terdaftar dalam sistem verifikasi resmi PBNU di laman https://verifikasi.nu.id/surat.

Dengan dasar tersebut, kubu Gus Yahya mengimbau semua pihak untuk tidak mempercayai surat edaran itu dan selalu melakukan verifikasi keaslian dokumen melalui kanal resmi PBNU.