Menkeu Purbaya Siap Kirim Bea Cukai ke Bandara IMIP, Akui Ada Kekosongan Petugas

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa kehadiran petugas pabean.

Menkeu Purbaya mengaku siap mengirimkan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengisi kekosongan operasional tersebut.

Kesiapan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap bandara khusus tersebut yang, meskipun terdaftar resmi, disebut-sebut minim pengawasan dari otoritas negara.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025), Purbaya menilai ada kesalahan kebijakan dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP yang menjadi pangkal masalah.

Ia secara terbuka mempertanyakan mengapa tidak ada petugas imigrasi dan bea cukai yang bertugas di sana sejak awal.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada intervensi cepat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di bandara strategis tersebut.

Purbaya yakin masalah kepabeanan dan cukai di Bandara IMIP dapat diselesaikan dengan cepat jika pihaknya diberi wewenang untuk berpartisipasi.

Namun, hingga saat ini, ia mengaku belum menerima arahan atau perintah resmi untuk mengambil peran dalam penyelesaian kasus Bandara IMIP.

“Kalau kami diminta masuk, (selesainya) cepat sih. Cuma sekarang belum ada perintah,” ujar Purbaya sebagaimana dilansir Antara.

Baca Juga: Said Didu Ungkap Bandara 'Ilegal' Lain Selain Morowali, Rocky Gerung: Siapa Kepala Negaranya?

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memastikan bahwa Bandara IMIP di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, berstatus resmi dan terdaftar.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa bandara tersebut tidak ilegal dan sudah mengantongi izin. Pihak Kemenhub juga menyebut telah menempatkan sejumlah personel di lokasi untuk memperkuat pengawasan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah tegas untuk menegakkan semua aturan terkait berbagai aktivitas di bandara tersebut. Perintah ini disampaikan di tengah adanya dugaan aktivitas lain seperti penambangan ilegal di sekitar kawasan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo. Pemerintah, kata Bahlil, tidak akan pandang bulu dan akan memproses secara hukum setiap pelanggaran yang terjadi.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil.

Saat ini, pihak Satgas masih menunggu laporan lengkap dari tim di lapangan terkait dugaan aktivitas ilegal di sekitar kawasan industri tersebut.