- Tiga bupati di Aceh menyatakan ketidaksanggupan menangani banjir bandang yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Pemerintah provinsi diminta mengambil alih penanganan.
- Banjir dan longsor besar merusak infrastruktur, memutus akses, dan membuat banyak wilayah terisolasi. Skala kerusakan jauh melampaui kemampuan kabupaten.
- Surat resmi ketidaksanggupan menjadi dasar hukum bagi Provinsi Aceh untuk mengerahkan logistik, alat berat, dan tim bantuan dalam skala lebih besar.
Suara.com - Rentetan banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang menerjang Aceh sejak pekan terakhir November 2025 memaksa tiga kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi.
Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar itu, lalu mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
Langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berada jauh di luar kapasitas normal pemerintah kabupaten.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025), total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang meninggal dunia dan 75 orang masih hilang.
Sementara itu, lebih dari 62.000 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana yang dipicu curah hujan ekstrem ini tidak hanya melanda Aceh, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Secara keseluruhan, lebih dari 440 orang meninggal di tiga provinsi tersebut.
Surat Ketidaksanggupan: Tanda Bahwa Skala Bencana Sudah Melebihi Kapasitas Kabupaten
Ketiga bupati Aceh menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi, wilayah tersebut adalah Aceh Selatan 360/1315/2025, Pidie Jaya 300.2/402.5 dan Aceh Tengah 360/514/BPBD/2025.
Dalam dokumen tersebut, para bupati menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi dapat ditangani tingkat kabupaten.
Aceh Selatan: 10 Dampak Kritis yang Lumpuhkan Wilayah
Baca Juga: DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total
Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya sepuluh dampak besar, di antaranya, terputusnya akses transportasi, kerusakan jalan, jembatan, irigasi, dan saluran air, evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi dan pelayanan publik, rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar.
“Banjir dan longsor kali ini menimbulkan kerusakan masif. Tidak semua dapat ditangani secara optimal oleh kabupaten karena keterbatasan peralatan dan kapasitas,” jelas Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudera Putra.
Menurutnya, surat ketidaksanggupan bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi dapat segera mengerahkan bantuan skala besar.
Pidie Jaya: Korban Jiwa dan Kerusakan Fasilitas Umum
Bupati Pidie Jaya menjelaskan bahwa banjir dan longsor menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga infrastruktur vital. Dengan anggaran terbatas, kabupaten tidak mampu menanggulangi dampak bencana sendiri.
Aceh Tengah: Pengungsian Besar-besaran
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Kejagung Buru Pihak Swasta Pemberi Fee Rp1,5 Miliar ke Ketua Ombudsman Hery Susanto
-
Bupati Mimika Johannes Rettop Raih KWP Award 2026, Kepala Daerah Paling Inovatif
-
Bahlil Lapor ke Prabowo, Pasokan Minyak Rusia untuk RI Masuk Tahap Akhir
-
Penampakan Duit Rp11 Miliar yang Disita Kejagung dari Kantor Produser Film Agung Winarno
-
BGN Prioritaskan Motor Listrik untuk Wilayah Terpencil
-
Duel Maut Lawan Beruang: Petani Karet di OKU Luka Parah hingga Dilarikan ke RS
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?