Tiga Bupati Aceh Kompak Angkat Tangan! Minta Bantuan Provinsi karena Bencana Sudah 'Di Luar Kendali'

Surat Bupati Aceh Tengah menyebut bahwa bencana telah menyebabkan 15 warga meninggal, 3.123 KK mengungsi dengan jumlah terus bertambah, banjir bandang yang memutus akses dan menghancurkan jembatan, serta longsor yang menyebabkan isolasi wilayah.

Karena itu, pemerintah kabupaten menegaskan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana tanpa dukungan provinsi.

Provinsi Aceh Bersiap Kerahkan Sumber Daya Besar

Dengan adanya surat resmi dari tiga bupati, Pemerintah Aceh kini memiliki dasar hukum untuk menggerakkan logistik skala provinsi, menurunkan alat berat, mengirim tim SAR dan personel tambahan, serta mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara cepat dan terstruktur.

“Melalui mekanisme ini, provinsi bisa segera turun tangan,” tegas Diva Samudera Putra.

Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa daerah-daerah di Aceh semakin rentan terhadap bencana hidrometeorologi ekstrem, termasuk curah hujan intensitas tinggi, banjir bandang akibat luapan sungai, dan longsor karena kondisi tanah jenuh air.

Banjir kali ini disebut sebagai salah satu yang terluas dan paling merusak dalam satu dekade terakhir.

Langkah tiga bupati mengeluarkan surat ketidaksanggupan mungkin terdengar dramatis, namun justru mencerminkan transparansi dan koordinasi yang diperlukan dalam situasi bencana besar. 

Dengan provinsi kini turun tangan, diharapkan proses evakuasi, pemulihan infrastruktur vital, dan bantuan logistik dapat berjalan lebih cepat.

Baca Juga: DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total

Banjir bandang di Aceh 2025 bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga ujian kapasitas penanggulangan bencana di tingkat lokal dan provinsi. Kerja kolaboratif kini menjadi kunci agar ribuan warga terdampak dapat segera bangkit dari hantaman bencana.