- Pramono menyoroti masalah kritis ketersediaan air bersih di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, pada Rabu (3/12/2025).
- Pramono Anung menganggap tidak adil warga Muara Angke harus membayar untuk akses air bersih meskipun sangat membutuhkannya.
- Ia mendesak PAM Jaya mencapai cakupan distribusi air bersih di atas 85% tahun depan dan menargetkan bebas krisis 2029.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti krisis air bersih yang masih menghantui warga di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa persoalan air bersih di wilayah pesisir Jakarta tersebut harus segera dituntaskan.
"Untuk Muara Angke, memang persoalan di Jakarta Utara terutama adalah air bersih," ujar Pramono Anung dalam keterangannya di Balai Kota, Rabu (3/12/2025).
Saat ini, PAM Jaya memang sudah menjangkau wilayah Muara Angke lewat keberadaan 7 toren berlabel Kios Air, dengan harga per jeriken yang lebih terjangkau untuk warga.
Namun, tetap jadi ironi bagi Pramono, melihat warga di kawasan yang sebenarnya sangat membutuhkan, justru harus terbebani biaya untuk mendapatkan akses air layak.
"Sekarang ini, memang peningkatannya signifikan. Tetapi menurut saya belum cukup, termasuk yang di Angke tadi. Daerah yang, mohon maaf, yang sebenarnya lebih membutuhkan air bersih, tetapi mereka harus membayar. Menurut saya, yang seperti ini tidak fair," ungkapnya.
Pramono pun secara khusus mendesak PAM Jaya untuk bekerja lebih keras demi mencapai target distribusi air yang merata bagi warga.
Ia memiliki rencana besar agar cakupan layanan air bersih di Ibu Kota bisa melesat naik secara signifikan pada tahun depan.
"PAM Jaya betul-betul kami dorong untuk tahun depan. Itu kalau bisa, capaian untuk air bersihnya udah di atas 85 persen," tuturnya.
Baca Juga: Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
Bahkan, figur kelahiran Kediri ini mematok target untuk seluruh wilayah Jakarta terbebas dari krisis air sebelum pergantian dekade.
"Apalagi tahun 2029, saya menargetkan seluruh Jakarta sudah harus bisa air bersih," tegas Pramono.
Oleh sebab itu, percepatan perluasan jaringan pipa dan pencarian sumber air baru menjadi mandat utama yang ia berikan kepada PAM Jaya.
"Untuk PAM Jaya, perluasan, pipanisasi, kemudian juga sumber-sumber air bersih baru, saya dorong untuk segera diselesaikan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Masalah Rumput JIS Tak Kunjung Usai, Erick Thohir: Itu Aset Pemda DKI
-
Boleh 'Caroling' di Sudirman saat Natal! Pramono Siapkan Pesta Tahun Baru 2026 di Jakarta
-
Pramono Anung: Dampak Bencana di Sumatera Jauh Lebih Besar dari Prediksi Awal
-
Tepati Janji: Gubernur Pramono Muncul di Reuni Akbar 212, Ini Reaksi Massa!
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini
-
Turkiye Tangkis Rudal Iran, Kirim Peringatan ke Teheran
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah
-
Hak Korban Kekerasan Seksual Terabaikan, LBH APIK Kritik Penerapan RJ dan Pemotongan Anggaran
-
Kerugian Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Beberkan Bukti Audit BPK di Praperadilan Yaqut