- Pemerintah akan menarik dokumen persetujuan lingkungan dan memanggil paksa perusahaan diduga berkontribusi pada bencana Sumatra.
- Investigasi difokuskan pada korporasi di hulu Batang Toru, termasuk afiliasi Astra dan Sukanto Tanoto, atas kerusakan lanskap.
- Bencana diperparah oleh luluh lantaknya daya dukung lingkungan akibat pembukaan lahan, termasuk sisa tebangan sawit.
Tumpukan Kayu Sawit Jadi 'Proyektil' Bencana
Menteri Hanif juga menyoroti temuan spesifik di lapangan. Praktik pembukaan kebun sawit dengan kebijakan zero burning (tanpa bakar) ternyata meninggalkan bom waktu. Tumpukan kayu sisa tebangan yang hanya dipinggirkan berubah menjadi 'proyektil' perusak saat disapu banjir bandang.
"Kemudian ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Karena memang kan zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar tapi dipingkirkan. Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek, jadi semua potensi akan kami cek," jelasnya.
Kondisi diperparah oleh lanskap Batang Toru yang unik. Menurut Hanif, wilayahnya berbentuk "V" di mana air dari hulu akan terkonsentrasi ke tengah, tepat di area permukiman. Celakanya, kawasan hulu yang seharusnya menjadi benteng hutan penyangga justru sudah gundul.
"Dari 340 ribu hektare mungkin 50-an ribu di hulunya, itu dalam bentuk lahan kering. Tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit, ya sudah kita bayangkan," tambahnya.
Kementerian LH menegaskan tidak akan pandang bulu. Izin yang sudah dikantongi perusahaan tidak akan menjadi tameng jika terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
"Jadi terkait liar dan tidak liar, kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan, itu urusan Menteri lingkungan hidup," tegas Hanif.
Untuk memperkuat investigasinya, Kementerian LH kini menggandeng sejumlah universitas di daerah bencana untuk melakukan kajian ilmiah mendalam sebagai dasar upaya pemulihan.
"Kami hari ini juga telah meminta dukungan, tadi meeting zoom-nya, seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian-kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan setelah analisis bencana ini kepada kami."
Baca Juga: Akui Kerusakan Lingkungan Bikin Parah Banjir Sumatera, Pemerintah Turunkan Tim Investigasi
Berita Terkait
-
Akui Kerusakan Lingkungan Bikin Parah Banjir Sumatera, Pemerintah Turunkan Tim Investigasi
-
Kenapa Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Pemerintah Ungkap Alasannya
-
Menteri PMK Bantah Penjarahan Beras di Sibolga: Bantuan untuk Warga Banjir, Bukan Kerusuhan
-
Ancaman Serius KLHK, Pemda Perusak Lingkungan Bakal 'Dihukum' Sanksi Berlapis
-
Banjir Sumatra Jadi Petaka, KLHK 'Obrak-abrik' Izin, Bakal Panggil Perusahaan Pekan Depan
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi