- Menko PM Muhaimin Iskandar meminta maaf kepada Menhut Raja Juli Antoni melalui WhatsApp terkait isu "tobat nasuha".
- Raja Juli mengonfirmasi permintaan maaf tersebut saat Rapat Kerja Komisi IV DPR pada Kamis (4/12/2025) di Senayan.
- Raja Juli menekankan pentingnya kekompakan kabinet dan melarang pernyataan saling mendiskreditkan antar kementerian.
Suara.com - Pernyataan "tobat nasuha" yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Gus Imin terkait bencana di Sumatera akhirnya mereda. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Gus Imin telah secara pribadi mengirimkan permintaan maaf kepadanya melalui pesan WhatsApp (WA).
Hal ini diungkap oleh Raja Juli di tengah Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).
Pengakuan ini sekaligus merespons pertanyaan dari Anggota Komisi IV DPR, Alien Mus, yang sempat menyinggung polemik tersebut dalam rapat.
Raja Juli memastikan bahwa kesalahpahaman telah selesai setelah Ketua Umum PKB itu menghubunginya secara personal.
"Soal tobat, tobat bareng-bareng kata Bu Alin. Saya alhamdulillah sudah mendapat WA (WhatsApp) dari Gus Imin, beliau sampaikan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya," ujar Raja Juli di hadapan anggota dewan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun mengapresiasi itikad baik yang ditunjukkan oleh rekan kabinetnya tersebut.
Menurutnya, sikap Gus Imin yang langsung mengklarifikasi dan meminta maaf menunjukkan sikap yang kesatria.
"Beliau secara gentle minta maaf. Dan saya kira saya terima maaf beliau, karena memang bukan itu maksud beliau, beliau mengatakan kepada saya," tambahnya.
Pesan Tegas untuk Kekompakan Kabinet
Baca Juga: Bahlil Minta Cak Imin Taubat Nasuha Juga, Tegaskan Evaluasi Menteri Hanya Hak Presiden
Meski telah memaafkan, Raja Juli Antoni menggunakan momen tersebut untuk memberikan pesan tegas mengenai pentingnya solidaritas dan kekompakan di internal Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi pernyataan dari pejabat publik yang berpotensi menyudutkan atau mendiskreditkan kementerian lain, terutama saat negara sedang menghadapi situasi sulit seperti bencana alam.
"Sebagai sesama menteri, saya katakan kita harus kompak, enggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan kepada menteri kementerian yang lain," tegasnya.
Raja Juli menutup pernyataannya dengan menekankan kembali posisi seluruh menteri sebagai bawahan langsung Presiden Prabowo yang memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari kegaduhan yang tidak perlu.
"Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bahlil Minta Cak Imin Taubat Nasuha Juga, Tegaskan Evaluasi Menteri Hanya Hak Presiden
-
Mendagri Tito Minta Daerah Bersolidaritas untuk Bencana Sumatra: Waktunya Kepala Daerah Saling Bantu
-
Bahas Bencana Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Antoni Dipanggil DPR
-
Korban Tembus 770 Jiwa, Muzani Beberkan 'Kalkulasi' Pemerintah Soal Status Bencana Nasional
-
Menkeu Purbaya Wanti-wanti Banjir Sumatra Ancam Pertumbuhan Ekonomi RI
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Amerika Akui Tak Mampu Hadapi Drone-drone Iran
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?