Ahli Cornell University Kagum Gereja Jadi 'Benteng' Masyarakat Adat di Konflik Panas Bumi Manggarai

Para bos lokal ini, kata Boni, mengkooptasi proses pembangunan demi keuntungan pribadi dan kroni mereka.

"Berdasarkan penelitian saya sejak tahun 2005, di berbagai daerah termasuk di Manggarai, bos-bos lokal ini sudah mulai mengendalikan pembaharuan sejak proses politik Pilkada. Dengan berbagai sumber daya yang mereka miliki, baik itu sumber daya ekonomi, politik, birokrasi bahkan sosial budaya, bos-bos lokal ini mengatur kepala daerah yang akan menang di proses pilkada. Setelah menang, mereka mengendalikan Bupati dalam proses pembangunan," jelas Boni.

Melawan cengkeraman bosisme ini diakui tidak mudah. Boni pun menawarkan dua langkah strategis: penguatan partisipasi publik yang bermakna dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Kelompok masyarakat baik itu gereja, kelompok adat, media, dan mahasiswa harus memperkuat partisipasi dalam kebijakan-kebijakan publik termasuk proses pembangunan. Harus mengontrol jalannya pemerintahan dengan suara-suara kritis dan diskusi hari ini merupakan salah satu bentuk partisipasi bermakna dan diharapkan diteruskan ke depannya," imbuh Boni.

"Begitu juga dengan penguatan penegakan hukum sehingga bupati-bupati atau pejabat daerah yang diduga terlibat kasus hukum, harus ditindak secara tegas. Jadi, kombinasi penguatan partisipasi bermakna dan penegakan hukum, bisa membuat para Kepala daerah, pejabat daerah, elite politik lokal dan para pengambil keputusan di level lokal, benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat termasuk di Manggarai Raya," pungkas Boni Hargens menambahkan.