- Menko PM Muhaimin Iskandar melarang keras SPPG Program MBG menggunakan bahan baku impor untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan.
- Instruksi ini disampaikan di Jakarta pada Selasa (20/12/2025) saat pemberian penghargaan kepada SPPG inovatif.
- SPPG diwajibkan mengutamakan bahan pangan lokal seperti sagu dan singkong, dengan target tanpa bahan impor tahun depan.
Suara.com - Peringatan keras dilayangkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, kepada seluruh penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Air.
Ia secara tegas melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
Cak Imin menginstruksikan agar setiap dapur SPPG di seluruh pelosok Indonesia wajib mengutamakan dan memberdayakan bahan baku hasil produksi lokal, terutama yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar lokasi dapur itu sendiri.
Menurutnya, ini adalah langkah strategis untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan.
"Ini yang menjadi dorongan kita agar seluruh dapur-dapur MBG di seluruh tanah air, gunakan produktivitas di sekitar SPPG-nya. Jangan sekali-kali gunakan produksi MBG menggunakan bahan impor," tegas Cak Imin usai memberikan penghargaan kepada 20 SPPG inovatif di Jakarta, Selasa (20/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia blak-blakan mengungkap fakta bahwa masih banyak dapur program makan gratis yang bergantung pada bahan impor, salah satu yang paling disorot adalah tepung terigu.
Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber karbohidrat lokal yang melimpah dengan nilai gizi yang setara.
"Masih banyak yang menggunakan tepung, mereka gak tahu kalau tepung itu impor. Karbohidrat bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing," ucapnya.
Sebagai bukti nyata, Cak Imin memuji beberapa daerah yang telah berhasil dan berkomitmen penuh memanfaatkan potensi pangan lokalnya, sehingga layak diganjar penghargaan. Inovasi ini, menurutnya, harus menjadi inspirasi nasional.
Baca Juga: Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
"Alhamdulillah tadi Papua menggunakan sagu, Maluku dari singkong, bahkan kebutuhan susu digunakan beberapa inivasi cepat melalui penciptaan inivasi makanan pengganti," katanya.
Lebih jauh, Cak Imin menjelaskan bahwa pemanfaatan bahan baku lokal secara masif akan menjadi stimulus kuat bagi masyarakat sekitar untuk lebih produktif dalam bercocok tanam.
Efek dominonya diharapkan mampu menciptakan rantai pasok ekonomi baru yang lebih kokoh dan mandiri di tingkat akar rumput. Ia pun mendesak SPPG di daerah lain untuk segera mereplikasi keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh Papua dan Maluku.
"Buat yang belum melaksanakan itu, tolong contoh SPPG melakukan itu. Kalau setahun ini dianggap sebagai penyesuaian, oke. Tapi tolong tahun depan dirancang sedemikian rupa tidak ada satu pun bahan impor dalam produksi makanan bergizi gratis," pesannya dengan nada serius.
Cak Imin memastikan bahwa 20 SPPG yang menerima penghargaan tidak akan dilepas begitu saja. Pemerintah akan terus memberikan pendampingan untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar.
Meskipun larangan penggunaan bahan impor saat ini masih bersifat imbauan untuk memberi waktu persiapan, ia menekankan pentingnya kesadaran dan komitmen dari semua pihak.
Ia mendorong para kepala daerah untuk turut memberikan apresiasi kepada dapur-dapur MBG yang berinovasi dan berkomitmen pada produk lokal.
"Memang butuh waktu, tapi tolong jangan sampai gak sadar kalau yang digunakan bahan impor," ujarnya.
Berita Terkait
-
Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
-
Pemerintah Tolak Bantuan Internasional untuk Sumatra, Cak Imin: Kita Masih Kuat Kok
-
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu Pastikan Hoaks
-
Sudah Terima Insentif Rp 6 Juta per Hari, Wakil Kepala BGN Ingatkan Pekerja SPPG Tetap Profesional
-
Standar Dapur MBG Ditingkatkan, Insentif Fasilitas Harian Rp 6 Juta Kini Bisa Dioptimalkan
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan
-
Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo