Pemerintah Tolak Bantuan Internasional untuk Sumatra, Cak Imin: Kita Masih Kuat Kok

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan sikap pemerintah yang menolak bantuan internasional untuk penanganan bencana di tiga provinsi Sumatra. Ia menilai kapasitas nasional masih memadai untuk menangani situasi darurat di tiga wilayah itu.

“Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,” ujar Cak Imin ditemui wartawan usai hadiri acara graduasi penerima bansos Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menanggapi kritik publik soal penyaluran bantuan yang dinilai belum merata dan masih terhambat, Cak Imin mengakui memang masih ada tantangan di lapangan.

Kendati begitu, ia menegaskan pemerintah sedang mempercepat seluruh proses distribusi.

“Iya, kita akan terus percepat,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani kebutuhan darurat menggunakan skema APBN dan bantuan domestik, sehingga belum membuka izin masuknya bantuan dari negara lain.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi penanganan bencana di Sumatra tanpa memerlukan bantuan dari negara-negara sahabat.

Pernyataan serupa juga disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk mengatasi bencana.

Ia menyebut, Dana Siap Pakai yang dimiliki pemerintah berada di kisaran Rp500 miliar. Presiden juga telah memberikan instruksi langsung bahwa APBN siap ditambahkan jika Dana Siap Pakai ini memerlukan top up.

Baca Juga: DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!

Namun, sikap ini memicu kritik dari sejumlah pihak, termasuk Gubernur Aceh yang menyebut risiko korban meninggal akibat kekurangan logistik semakin besar jika bantuan tak segera diperluas.

Ia menyampaikan bahwa banyak warganya di daerah terisolir berpotensi meninggal dunia bukan karena banjir, melainkan karena kelaparan akibat terhambatnya distribusi logistik.

Ia menyebut Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan sebagian Bireuen sebagai daerah terparah yang sangat membutuhkan pasokan sembako dan air bersih, terutama di wilayah pedalaman yang belum terjamah bantuan.