Sri Sultan HB X: Melawan Korupsi Dimulai dari Perkelahian Batin Seorang Pejabat

Suara.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi atau pengawasan. Namun berakar pada upaya seseorang mengendalikan dirinya sendiri. 

Menurut Sultan, integritas seorang pejabat diuji justru dalam ruang-ruang kecil yang tidak terlihat publik.

"Saya kira menjadi pejabat dengan konteks antikorupsi itu sesuatu yang proporsional karena itu menyangkut integritas maupun martabat seseorang," kata Sultan kepada awak media, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Sultan bilang siapa pun bisa tergoda menyimpang ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi maupun tekanan pekerjaan. Bagi Sultan, pertarungan terbesar seorang pejabat justru bukanlah dengan sistem melainkan dengan dirinya sendiri. 

"Itu, tapi bagaimanapun melakukan korupsi itu ya pertempuran yang paling besar itu ya ada pada dirinya sendiri," tandasnya.

Disampaikan Sultan, banyak pejabat yang justru melakukan korupsi meski kehidupannya sudah berkecukupan. Ia menilai, tindakan itu menunjukkan buruknya niat sejak awal.

Dalam pandangannya, pencegahan korupsi hanya bisa efektif bila seseorang mampu mengelola keinginan dan 'rasa' dalam diri. Sultan mengatakan pengendalian rasa lebih sulit dibohongi dibanding pikiran. 

"Pikiran itu bisa berbohong. Tapi kalau rasa, enggak mungkin akan berbohong," ucapnya.

Tak lupa Sultan menyoroti skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 di DIY yang dinilai masih bisa lebih baik. Meskipun meningkat, Sultan belum puas dengan pencapaian tersebut. 

Baca Juga: Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan

"Biarpun saya belum merasa puas dengan 79,4. Kenapa enggak bisa 80, 81, 82? misalnya begitu," tandasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, berharap momentum peringatan Hakordia di Yogyakarta dapat mendorong praktik antikorupsi hingga ke seluruh daerah. 

Soal skor SPI, Setyo bilang beragam di setiap kementerian dan lembaga bahkan daerah di Indonesia. 

"Kalau didalami angka itu, ada beberapa kementerian, lembaga, pemerintah yang kemudian angkanya mendekati 80, bahkan sudah di atas 80. Tetapi sebaliknya, ada juga yang angkanya di bawah 70," ungkap Setyo.

Dalam kesempatan ini KPK mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 secara nasional yang mencapai 72,32 poin, atau meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.