- PBNU mengadakan pleno pada Selasa, 9 Desember 2025, yang ditanggapi Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebagai manuver politik.
- Gus Yahya menyatakan posisi Ketua Umum PBNU sah dan pleno tersebut tidak sah karena bertentangan AD/ART organisasi.
- Pemberhentian Ketua Umum hanya dapat dilakukan secara sah melalui forum tertinggi yaitu Muktamar PBNU mendatang.
Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggendakan pleno pada Selasa (9/12/2025) sore hingga malam ini. Menanggapi rencana tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyebut gelaran pleno sebagai manuver.
"Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Gus Yahya menduga pleno tersebut upaya menjatuhkan posisinya dari ketua umum PBNU. Ia menegaskan bahwa kedudukannya masih sebagai ketua umum.
Hal itu ia tegaskan menanggapi agenda pleno untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum.
"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," tuturnya.
Gus Yahya menegaskan pelaksanaan pleno sendiri bertentangan dengan aturan sehingga hasilnya nanti tidak sah.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengudang hanya Syuriah dan itu tidak bisa karena harus pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidizyah, yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar," ujar Gus Yahya.
"Sementara rapat Syuriyah yang lalu itu jelas, para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada jangan khawatir, ada," tambahnya.
Mengenai apa jalan keluar yang dimaksud, Yahya menegaskan pemberhentian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Muktamar sebagai permsuyawaratan tertinggi.
Baca Juga: Jelang Pleno PBNU, Gus Ipul Tegaskan Tak akan Jadi Plh Ketum: Nggak Pantes, Bukan Potongannya
"Itu enggak ada alternatif. Itu enggak ada alternatif. Jadi kalau, nah sementara Muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rais Aam dan ketua umum. Enggak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana karena kalau enggak, ya enggak Muktamar selama-lamanya jadinya kan," katanya.
"Nah ke sananya gimana? Ya biasa lah. Gini-gini kan ada proses, ada navigasi, langsung kita lakukan, sabar aja. NU ini punyanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala," sambungnya.
Berita Terkait
-
Jelang Pleno PBNU, Gus Ipul Tegaskan Tak akan Jadi Plh Ketum: Nggak Pantes, Bukan Potongannya
-
Geger Internal PBNU, FKNM NU Turun Gunung: Selesaikan Konflik Lewat Musyawarah
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Idrus Marham Usul Muktamar PBNU Dipercepat ke Mei 2026 demi Akhiri Konflik
-
Pesantren Krapyak Dorong Musyawarah, Tegaskan Dukungan pada Kepemimpinan Gus Yahya
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran