- Gus Ipul menegaskan tidak bersedia menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno mendatang.
- Ia menyatakan dinamika internal PBNU harus diserahkan sepenuhnya kepada keputusan para kiai dan mengikuti mekanisme organisasi.
- Rapat pleno PBNU di Jakarta pada Selasa (9/12/2025) akan membahas posisi pimpinan harian pasca dinamika internal.
Suara.com - Jelang rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang disebut-sebut bakal membahas posisi pimpinan harian, mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadi Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum.
Gus Ipul menyatakan bahwa seluruh dinamika internal PBNU lebih tepat diserahkan kepada para kiai. Ia menegaskan tidak ingin ikut berspekulasi maupun terlibat dalam polemik yang berkembang di ruang publik.
"Saya terus terang, saya nggak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Intinya kalau itu saya bilang saya serahkan ke kyai-kyai, ya. Buat saya sih posisi di mana itu nggak ada masalah. Kita ikuti aja, kita tunggu hasilnya," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Ketika ditanya apakah dirinya siap apabila malam ini dipilih menjadi Plh Ketua Umum PBNU oleh peserta pleno, Gus Ipul langsung menepis kemungkinan tersebut.
"Kalau saya udah pasti, nggak. Jangan berspekulasi. Kan saya udah bilang, nggak pantes, bukan potongannya (jadi ketua)," tuturnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa dirinya enggan memberi komentar lebih jauh terkait arah pleno maupun nama-nama yang beredar bakal memimpin PBNU sementara.
Baginya, persoalan tersebut merupakan ranah para kiai dan harus diputuskan dalam mekanisme organisasi secara tertib.
"Jadi udah kita serahkan aja sama Kyai.
Saya nggak mau berpolemik, saya nggak mau berspekulasi. Kita serahkan aja. Itu aja," pungkasnya.
Rapat pleno PBNU yang digelar malam ini menjadi sorotan karena disebut akan menentukan sejumlah agenda strategis, termasuk posisi pimpinan harian pasca dinamika internal beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Geger Internal PBNU, FKNM NU Turun Gunung: Selesaikan Konflik Lewat Musyawarah
Meski demikian, sejumlah tokoh di lingkungan PBNU meminta seluruh pihak menunggu keputusan resmi lembaga tanpa membuat kegaduhan baru.
Berita Terkait
-
Geger Internal PBNU, FKNM NU Turun Gunung: Selesaikan Konflik Lewat Musyawarah
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi
-
Idrus Marham Usul Muktamar PBNU Dipercepat ke Mei 2026 demi Akhiri Konflik
-
Bantah Dukung Pleno PBNU, Ponpes Krapyak Tegaskan Dukungan Penuh pada Kepemimpinan Gus Yahya
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina