- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah realistis terkait penanganan bencana Sumatra dengan membuka diri terhadap bantuan internasional.
- Lasarus menekankan bahwa menunda bantuan internasional demi gengsi dapat berakibat fatal bagi puluhan ribu korban yang kritis.
- Skala bencana masif menimbulkan kesulitan mobilisasi alat berat di medan sulit, melampaui kapasitas penanganan mandiri pemerintah.
Ia menyoroti betapa sulitnya medan yang hancur untuk dilalui, bahkan untuk sekadar mengangkut satu unit eksavator ke titik longsor.
"Kita dapat (laporan), terutama mitra kami dari Komisi V, bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri. Kita kalau memindahkan alat berat nggak gampang. Mobilisasi peralatan itu butuh transportasi. Dozer, eksavator, itu nggak bisa jalan sendiri, harus diangkut," jelasnya.
Masalah menjadi semakin pelik karena kebutuhan alat berat yang sangat banyak tersebar di ratusan titik bencana, sementara kapasitas transportasi untuk mengangkutnya sangat terbatas. Mendatangkan alat dari luar pulau pun akan memakan waktu yang sangat berharga.
Meski begitu, Lasarus menyadari posisinya sebagai legislator. Ia menegaskan bahwa DPR hanya bisa menyuarakan keprihatinan dan memberikan masukan berdasarkan fakta di lapangan.
Keputusan final untuk meminta atau menolak bantuan internasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kendali eksekutif.
"Mari kita lihat bersama, subjektivitas ini ada di pemerintah, tidak di kami DPR. Kami hanya melihat, karena setelah 14 hari, kita berdiskusi diam-diam dengan seluruh stakeholder, ini bukan perkara mudah untuk daerah yang sifatnya masif dan sangat meluas," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Kemenhut Ungkap 12 Perusahaan Diduga Pemicu Banjir Sumatra dalam 30 Hari
-
Pakar IPB Bongkar Fakta Mengerikan di Balik 'Rudal Kayu' Banjir Bandang Sumatera
-
Pelukan Jarak Jauh dari Rantau, 1 Ton Rendang Dimasak untuk Korban Banjir Sumatra
-
Bencana Sumatra Lumpuhkan 52 Daerah, Pemerintah Didesak Segera Aktifkan Transportasi Perintis
-
Dasco Jelaskan Nasib Jabatan Bupati Mirwan MS Secara Ketatanegaraan Demokratis
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi
-
Mengenal Profesi Mixologist, Peracik Minuman yang Kini Makin Diburu Industri F&B
-
Minta Rp4 Juta lalu Sita HP Korban! Modus Polisi Gadungan Terbongkar di Banyumas