- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah realistis terkait penanganan bencana Sumatra dengan membuka diri terhadap bantuan internasional.
- Lasarus menekankan bahwa menunda bantuan internasional demi gengsi dapat berakibat fatal bagi puluhan ribu korban yang kritis.
- Skala bencana masif menimbulkan kesulitan mobilisasi alat berat di medan sulit, melampaui kapasitas penanganan mandiri pemerintah.
Ia menyoroti betapa sulitnya medan yang hancur untuk dilalui, bahkan untuk sekadar mengangkut satu unit eksavator ke titik longsor.
"Kita dapat (laporan), terutama mitra kami dari Komisi V, bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri. Kita kalau memindahkan alat berat nggak gampang. Mobilisasi peralatan itu butuh transportasi. Dozer, eksavator, itu nggak bisa jalan sendiri, harus diangkut," jelasnya.
Masalah menjadi semakin pelik karena kebutuhan alat berat yang sangat banyak tersebar di ratusan titik bencana, sementara kapasitas transportasi untuk mengangkutnya sangat terbatas. Mendatangkan alat dari luar pulau pun akan memakan waktu yang sangat berharga.
Meski begitu, Lasarus menyadari posisinya sebagai legislator. Ia menegaskan bahwa DPR hanya bisa menyuarakan keprihatinan dan memberikan masukan berdasarkan fakta di lapangan.
Keputusan final untuk meminta atau menolak bantuan internasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kendali eksekutif.
"Mari kita lihat bersama, subjektivitas ini ada di pemerintah, tidak di kami DPR. Kami hanya melihat, karena setelah 14 hari, kita berdiskusi diam-diam dengan seluruh stakeholder, ini bukan perkara mudah untuk daerah yang sifatnya masif dan sangat meluas," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Kemenhut Ungkap 12 Perusahaan Diduga Pemicu Banjir Sumatra dalam 30 Hari
-
Pakar IPB Bongkar Fakta Mengerikan di Balik 'Rudal Kayu' Banjir Bandang Sumatera
-
Pelukan Jarak Jauh dari Rantau, 1 Ton Rendang Dimasak untuk Korban Banjir Sumatra
-
Bencana Sumatra Lumpuhkan 52 Daerah, Pemerintah Didesak Segera Aktifkan Transportasi Perintis
-
Dasco Jelaskan Nasib Jabatan Bupati Mirwan MS Secara Ketatanegaraan Demokratis
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Dedi Mulyadi Datang ke KPK: Ada Apa dengan Sungai dan Hutan Jabar?
-
Tak Cukup Andalkan Infrastruktur, Pelatihan Evakuasi Penentu Keselamatan di Gedung Bertingkat
-
Respons Dasco Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Pikirkan Saudara Kita di Sumatera Pulih Dulu
-
Kecelakaan Maut di SDN Kalibaru, Pramono Anung: Perusahaan Harus Tanggung Jawab!
-
Jerit Histeris Pecah di SDN Kalibaru 01! Siswa Diseruduk Mobil saat Upacara
-
Dirut Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran Maut di Kemayoran, Polisi Ungkap Pasal Kelalaian
-
Tragedi Kebakaran Terra Drone, Pengamat Desak Audit Keselamatan Gedung Tanpa Tawar-Menawar
-
Tragedi Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pengamat: Bukti Kegagalan Sistem Keselamatan Gedung
-
PBNU Dorong Reformasi Polri Menyeluruh, Gus Yahya Tegaskan Perlunya Pertobatan Institusional
-
Bukan Cuma Bupati Lampung Tengah, OTT KPK Juga Jaring 4 Orang Lainnya