- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah realistis terkait penanganan bencana Sumatra dengan membuka diri terhadap bantuan internasional.
- Lasarus menekankan bahwa menunda bantuan internasional demi gengsi dapat berakibat fatal bagi puluhan ribu korban yang kritis.
- Skala bencana masif menimbulkan kesulitan mobilisasi alat berat di medan sulit, melampaui kapasitas penanganan mandiri pemerintah.
Ia menyoroti betapa sulitnya medan yang hancur untuk dilalui, bahkan untuk sekadar mengangkut satu unit eksavator ke titik longsor.
"Kita dapat (laporan), terutama mitra kami dari Komisi V, bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri. Kita kalau memindahkan alat berat nggak gampang. Mobilisasi peralatan itu butuh transportasi. Dozer, eksavator, itu nggak bisa jalan sendiri, harus diangkut," jelasnya.
Masalah menjadi semakin pelik karena kebutuhan alat berat yang sangat banyak tersebar di ratusan titik bencana, sementara kapasitas transportasi untuk mengangkutnya sangat terbatas. Mendatangkan alat dari luar pulau pun akan memakan waktu yang sangat berharga.
Meski begitu, Lasarus menyadari posisinya sebagai legislator. Ia menegaskan bahwa DPR hanya bisa menyuarakan keprihatinan dan memberikan masukan berdasarkan fakta di lapangan.
Keputusan final untuk meminta atau menolak bantuan internasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kendali eksekutif.
"Mari kita lihat bersama, subjektivitas ini ada di pemerintah, tidak di kami DPR. Kami hanya melihat, karena setelah 14 hari, kita berdiskusi diam-diam dengan seluruh stakeholder, ini bukan perkara mudah untuk daerah yang sifatnya masif dan sangat meluas," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Kemenhut Ungkap 12 Perusahaan Diduga Pemicu Banjir Sumatra dalam 30 Hari
-
Pakar IPB Bongkar Fakta Mengerikan di Balik 'Rudal Kayu' Banjir Bandang Sumatera
-
Pelukan Jarak Jauh dari Rantau, 1 Ton Rendang Dimasak untuk Korban Banjir Sumatra
-
Bencana Sumatra Lumpuhkan 52 Daerah, Pemerintah Didesak Segera Aktifkan Transportasi Perintis
-
Dasco Jelaskan Nasib Jabatan Bupati Mirwan MS Secara Ketatanegaraan Demokratis
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Militer Penuh Ironi: Teknisi AS Dicakar Monyet Saat Menuju Medan Konflik Selat Hormuz
-
Benjamin Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Prostat Diam-diam
-
Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar
-
Penasihat Hukum Nadiem Mangkir dari Sidang, Pengamat: Bisa Dikategorikan Contempt of Court
-
8 Orang Tewas Dalam Serangan Israel ke Lebanon Selama 24 Jam Terakhir
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah