Menteri Pigai: Pembangunan Nasional Tak Cuma Ekonomi, Harus Berbasis HAM

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa seluruh program pembangunan nasional harus berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Ia menekankan, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan perlindungan terhadap martabat dan hak warga negara.

“Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” kata Pigai saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pigai menyampaikan bahwa Musrenbang HAM merupakan forum strategis yang memastikan arah pembangunan nasional selaras dengan nilai HAM.

Fungsinya juga sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM bisa diterjemahkan menjadi program dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap.

Dia juga menargetkan Musrenbang HAM 2025 bisa melahirkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi kementerian/lembaga. 

“Dokumen ini akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis,” tuturnya.

Senada dengan Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga menyebut kalau Musrenbang HAM sebagai forum kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan.

“Forum ini menghimpun pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip HAM,” ucap Mugiyanto.

Ia menambahkan, Musrenbang HAM 2025 akan merumuskan program prioritas HAM tahun 2026 yang akan memperkuat ekosistem penghormatan dan perlindungan HAM di tingkat nasional maupun daerah.

Baca Juga: RKUHAP Resmi Disahkan DPR, Amnesty International: Penanda Mundurnya Perlindungan HAM