Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?

Suara.com - Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Zulfa Mustofa menekankan ia segera membuka komunikasi intensif untuk melakukan normalisasi organisasi, menyusul konflik internal. Komunikasi akan dilakukan dengan pihak yang berbeda pendapat.

"Baik itu kiai-kiai kultural, termasuk struktural, itu langkah awal yang paling awal," kata Zulfa usai ditetapkan menjadi Pj Ketua Umum di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.

Selain komunikasi, PBNU kubu Zulfa juga akan menggelar rapat pada Sabtu pekan ini. Zulfa mengatakan rapat gabungan akan mengundang Syuriyah dan Tanfidziyah untuk menetapkan sejumlah program.

"Itu akan menjelaskan, menetapkan program-program ke depan yang lebih konkret," kata Zulfa.

Rais Syuriyah Mohammad Nuh mengatakan ada empat program yang akan dilaksanakan Zulfa.

Program pertama adalah konsolidasi internal organisasi. Nuh mengatakan konsolidasi internal organisasi merupakan satu keharusan untuk menjaga soliditas.

Program kedua, percepatan capaian kinerja, baik kinerja yang terkait dengan kepengurusan di daerah-daerah maupun yang sudah ditetapkan pada program kerja PBNU yang telah menjadi amanat dari Muktamar sebelumnya di Lampung.

Program ketiga, menyiapkan konferensi besar dalam rangka persiapan menuju Muktamar pada tahun depan.

"Karena sekali lagi ini jiwanya, ruhnya ini kita memasuki 100 tahun kedua, satu abad berikutnya lagi sehingga dari situlah dibutuhkan satu soliditas organisasi yang kokoh melihat masa depan melalui perkhidmatan yang luar biasa," kata Nuh.

Baca Juga: PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah

"Dan yang tidak kalah penting juga sebagai awal yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, yaitu memperingati 100 tahun NU versi Masehi yang insyaallah jatuh 31 Januari 2026," sambungnya.

Sebut Pleno Sah

Nuh sekaligus merespons pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyebut pelaksanaan pleno bertentangan dengan AD/ART sehingga rapat maupun keputusannya menetapkan penjabat ketua umum tidak sah karena tidak melibatkan Tanfidziyah, hanya Syuriyah.

Sebaliknya, Nuh justru menekankan pelaksanaan pleno sudah sesuai mekanisme.

"Ada di Perkumnya boleh," kata Nuh.

Ia menegaskan hasil pleno yang menetapkan Zulfa sebagai Pj Ketua Umum PBNU akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum.

"Ya tentu sebagai organisasi yang patuh taat hukum, setelah selesai semua akan didaftarkan," ujarnya.