- Kebakaran kantor drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, menewaskan 22 orang, termasuk seorang ibu hamil yang menjadi sorotan KemenPPPA.
- KemenPPPA mendesak evaluasi standar keselamatan kerja bagi pekerja rentan, menekankan prioritas penempatan posisi aman bagi ibu hamil.
- Regulasi KemenPPPA 2015 mengenai sarana responsif gender belum memiliki sanksi, penegakannya diserahkan kepada pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan.
Suara.com - Peristiwa tragis kebakaran kantor perusahaan drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merenggut 22 nyawa, menyisakan duka mendalam.
Salah satu korban kebakaran adalah seorang ibu hamil, sebuah fakta memilukan yang menjadi sorotan tajam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Kementerian mendesak adanya evaluasi serius terhadap standar keselamatan kerja di perusahaan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan hamil.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO KemenPPPA, Prijadi Santoso, menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban mutlak bagi perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja perempuan sesuai dengan kondisi fisiknya.
Menurutnya, penempatan posisi kerja bagi ibu hamil seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencegah risiko fatal dalam situasi darurat.
"Perempuan, begitu hamil misalnya ya mestinya kan langsung diposisikan yang aman untuk dia seperti apa. Itu harusnya diterapkan,” ujar Prijadi ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Insiden ini, bagi Prijadi, adalah cermin nyata bahwa standar keselamatan bagi pekerja hamil yang secara fisik lebih rentan saat terjadi kebakaran atau kecelakaan lain, masih sering terabaikan.
Lebih jauh, Prijadi mengungkapkan bahwa KemenPPPA sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mendorong lingkungan kerja yang aman.
Sejak 2015, kementerian telah menerbitkan regulasi yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender di tempat kerja.
Baca Juga: Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
"Peraturan yang kami bikinkan supaya sarpras (sarana dan prasarana) responsif gender itu juga ada, Permen tahun 2015, itu kami sudah terbitkan," jelasnya.
Namun, ia mengakui adanya kelemahan fundamental dalam aturan tersebut. Peraturan Menteri itu tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang lalai atau tidak mematuhinya.
Prijadi menjelaskan bahwa wewenang untuk penegakan aturan, pengawasan, hingga investigasi untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian perusahaan, berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"“Nanti pasti setelah diinvestigasi kan kelihatan masalahnya, apakah karena memang kelalaiannya dari perusahaan atau seperti apa, sehingga terjadi kecelakaan kerja itu. Kan di Kemnaker sudah ada pengawasan itu,” ujarnya.
Diketahui, kebakaran hebat melanda Gedung Perkantoran Terra Drone di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12) siang.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut dugaan awal api berasal dari lantai satu dan asap pekat dengan cepat menyebar ke lantai atas.
Banyaknya korban jiwa diduga kuat akibat kekurangan oksigen. Susatyo juga memaparkan bahwa proses evakuasi ke atap gedung (rooftop) sangat sulit karena akses tangga yang sempit.
Korban yang selamat kebanyakan adalah mereka yang berhasil mencapai atap dan menyeberang ke gedung sebelah. Nahas, banyak korban diduga sudah lemas dan kehabisan tenaga sebelum berhasil mencapai titik aman.
Berita Terkait
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Polri Serahkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Pastikan Tanpa Biaya
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Terjebak di Antara Api dan Asap Kimia: Kesaksian Korban Selamat Kebakaran Maut Kemayoran
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
Terkini
-
Pengesahan Revisi UU Polri Dikritik, Dinilai Terlalu Terburu-Buru dan Tidak Transparan
-
Hari Ini, Empat Prajurit TNI Jalani Sidang Putusan Kasus Penyiraman Andrie Yunus
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas