- Kebakaran kantor drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, menewaskan 22 orang, termasuk seorang ibu hamil yang menjadi sorotan KemenPPPA.
- KemenPPPA mendesak evaluasi standar keselamatan kerja bagi pekerja rentan, menekankan prioritas penempatan posisi aman bagi ibu hamil.
- Regulasi KemenPPPA 2015 mengenai sarana responsif gender belum memiliki sanksi, penegakannya diserahkan kepada pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan.
Suara.com - Peristiwa tragis kebakaran kantor perusahaan drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merenggut 22 nyawa, menyisakan duka mendalam.
Salah satu korban kebakaran adalah seorang ibu hamil, sebuah fakta memilukan yang menjadi sorotan tajam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Kementerian mendesak adanya evaluasi serius terhadap standar keselamatan kerja di perusahaan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan hamil.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO KemenPPPA, Prijadi Santoso, menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban mutlak bagi perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja perempuan sesuai dengan kondisi fisiknya.
Menurutnya, penempatan posisi kerja bagi ibu hamil seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencegah risiko fatal dalam situasi darurat.
"Perempuan, begitu hamil misalnya ya mestinya kan langsung diposisikan yang aman untuk dia seperti apa. Itu harusnya diterapkan,” ujar Prijadi ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Insiden ini, bagi Prijadi, adalah cermin nyata bahwa standar keselamatan bagi pekerja hamil yang secara fisik lebih rentan saat terjadi kebakaran atau kecelakaan lain, masih sering terabaikan.
Lebih jauh, Prijadi mengungkapkan bahwa KemenPPPA sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mendorong lingkungan kerja yang aman.
Sejak 2015, kementerian telah menerbitkan regulasi yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender di tempat kerja.
Baca Juga: Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
"Peraturan yang kami bikinkan supaya sarpras (sarana dan prasarana) responsif gender itu juga ada, Permen tahun 2015, itu kami sudah terbitkan," jelasnya.
Namun, ia mengakui adanya kelemahan fundamental dalam aturan tersebut. Peraturan Menteri itu tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang lalai atau tidak mematuhinya.
Prijadi menjelaskan bahwa wewenang untuk penegakan aturan, pengawasan, hingga investigasi untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian perusahaan, berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"“Nanti pasti setelah diinvestigasi kan kelihatan masalahnya, apakah karena memang kelalaiannya dari perusahaan atau seperti apa, sehingga terjadi kecelakaan kerja itu. Kan di Kemnaker sudah ada pengawasan itu,” ujarnya.
Diketahui, kebakaran hebat melanda Gedung Perkantoran Terra Drone di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12) siang.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut dugaan awal api berasal dari lantai satu dan asap pekat dengan cepat menyebar ke lantai atas.
Berita Terkait
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Polri Serahkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Pastikan Tanpa Biaya
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Terjebak di Antara Api dan Asap Kimia: Kesaksian Korban Selamat Kebakaran Maut Kemayoran
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur
-
Polri Serahkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Pastikan Tanpa Biaya
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Tangisan Ibu Warnai Aksi Warga di Depan ATR/BPN, Menagih Keadilan Hak Tanah
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Terjebak di Antara Api dan Asap Kimia: Kesaksian Korban Selamat Kebakaran Maut Kemayoran