KDM Tegaskan Alih Fungsi Lahan Jadi Dalang Banjir di Bandung

Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang karib disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jawa Barat, khususnya daerah Bandung yaitu alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Menurut dia, alih fungsi lahan itu menyebabkan wilayah Bandung kota hampir tidak tersedia lagi sawah, rawa, maupun danau.

KDM menjelaskan lahan banyak yang sudah menjadi kawasan permukiman atau kompleks perumahan elit di dataran tinggi dengan mengeruk lahan dari wilayah yang lebih rendah.

"Pertanyaannya, tanah untuk menguruk itu diambil dari mana? Dari tempat lain. Akibatnya, wilayah lain mengalami penurunan permukaan, sementara kawasan elit meninggi. Ketika hujan tiba, yang menjadi korban adalah daerah yang permukaannya turun," kata KDM di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Dia menegaskan warga yang terdampak banjir di Bandung umumnya tinggal di daerah aliran sungai (DAS) seperti wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan PSDA.

Untuk itu, lanjut KDM, Pemprov Jawa Barat mulai melakukan langkah relokasi untuk warga di kawasan rawan banjir.

“Sekarang sudah disiapkan tempat kontrak selama satu tahun untuk warga yang direlokasi. Setelah itu kita akan melakukan pembebasan lahan," ujar KDM.

Lahan yang dibebaskan ini, lanjut KDM, nantinya akan digunakan untuk melebarkan sungai, menambah ruang resapan air, hingga membangun embung-embung baru.

KDM mengaku optimis upaya-upaya tersebut akan membuat Jawa Barat tidak menjadi langganan banjir setiap tahun.

Baca Juga: WWF Indonesia Sebut Banjir Sumatra Bukan Kesalahan Menhut Sekarang, Ini Alasannya

"Diperlukan solusi jangka panjang melalui penataan ulang kawasan dan pengendalian alih fungsi lahan," tegas KDM.

Lebih lanjut, dia menyoroti masifnya alih fungsi lahan di Ciwidey, khususnya di area milik PTPN.

Menurut dia, alih fungsi lahan PTPN menyebabkan banyaknya pohon teh diganti menjadi kebun sayur sehingga menjadi salah satu penyebab banjir.

"Ini yang akan kita hentikan. Lahan-lahan itu akan kita kembalikan menjadi perkebunan teh dan tanaman keras. Pengelolaannya nanti dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat," ucap KDM.

“Jadi kita sudah mengingatkan pada PTPN untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO (kerja sama operasional) pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri, jadi kita sudah minta hentikan," tambah dia.

Dengan begitu, dia menganggap koordinasi dengan KPK bisa memastikan proses penataan ulang lahan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun lingkungan.