Bukan Zionisme, Isu Tambang Disebut Jadi Akar Konflik Internal PBNU

Suara.com - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Abdurrahman merespon ucapan dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU kubu Rais Aam, Nur Hidayat.

Nur Hidayat sempat menyebut, jika pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dilatari persoalan zionisme dan laporan keuangan.

Merespon hal tersebut, pria yang akrab disapa Gus Aziz ini menyampaikan, jika pendapat Nur Hidayat menyesatkan publik dan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi. 

Ia mengatakan, opini yang dibangun oleh Nur Hidayat bisa memperkeruh situasi internal PBNU karena mengandung narasi pemecah belah yang berpotensi memperpanjang polarisasi di tubuh organisasi.

“Ini bukan kritik solutif, melainkan penyesatan opini yang menciptakan persoalan baru,” kata Gus Aiz, di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Gus Aziz menilai, jika Nur Hidayat dan kelompok yang mendorong pemakzulan Gus Yahya terus menghindari persoalan utama yang menjadi latar konflik internal, yakni pengelolaan konsesi tambang. 

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya, lanjut Gus Aziz, dinilai hanya menjadi tameng, sementara persoalan tambang sengaja disembunyikan.

“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” jelas Gus Aziz.

Penyelesaian konflik, lanjut Gus Aziz, sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana dan profesional melalui transparansi serta akuntabilitas di forum yang tepat. 

Baca Juga: Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam

Setiap pihak yang diberi tanggung jawab, harus melaporkan pengelolaan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Gus Aiz juga mengingatkan pernyataan Gus Yahya, yang berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengelola urusan tambang menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja dan pengawasannya.

Selain itu, harus ada pihak yang secara jelas bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.

Gus Aziz juga ikut menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU pada peringatan Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025 lalu.

Saat itu Rais Aam secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk dengan memberikan kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.

Gus Aziz sungguh menyesalkan upaya penyelesaian konflik internal di PBNU justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. 

Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.

“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” tandasnya.