- Sosiolog Okky Madasari mengkritik penanganan bencana 2025 di Sumatera karena kegagapan dan penyangkalan pemerintah pusat.
- Penolakan bantuan asing oleh pemerintah disebabkan ketakutan kehilangan kontrol narasi dan tuntutan akuntabilitas.
- Penanganan bencana Sumatera 2025 dinilai terburuk karena lambatnya respons serta hilangnya jejak mitigasi sebelumnya.
Suara.com - Penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada tahun 2025, menuai kritik tajam dari Sosiolog Dr. Okky Madasari.
Dalam diskusinya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Okky menyebut pemerintah pusat mengalami kegagapan dan penyangkalan (denial) terhadap realitas di lapangan.
Okky menyoroti fenomena pengibaran bendera putih di berbagai sudut Aceh yang terjadi beriringan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, bendera putih tersebut adalah pesan sunyi namun keras dari warga.
"Bendera putih adalah simbol menyerah. Bukan karena mereka kalah atau tidak mampu, tetapi karena mereka menghadapi situasi bencana di luar kapasitas mereka,” Ujar Okky
Lebih lanjut, Okky menyebut hal ini sebagai simbol bahwa mereka butuh bantuan segera, dan pemerintah pusat tidak mengindahkan permintaan mereka.
Hal ini dinilai kontradiktif dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim bahwa "Indonesia mampu" dan situasi "terkendali" karena bencana hanya menimpa 3 dari 38 provinsi.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah sikap pemerintah yang menolak bantuan asing dengan dalih nasionalisme dan harga diri bangsa.
Okky menilai narasi "anti-asing" yang dibangun pemerintah adalah bentuk populisme sempit yang berbahaya bagi korban bencana.
Baca Juga: Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
Menurut Okky, penolakan bantuan asing didasari oleh dua ketakutan utama pemerintah.
Pertama ketakutan kehilangan kontrol atas narasi, jika bantuan asing masuk maka mata dunia akan melihat fakta sebenarnya di lapangan, termasuk jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan.
Kedua adalah ketakutan akan tuntutan transparansi, bantuan internasional menuntut akuntabilitas tinggi yang dapat membongkar masalah lain, seperti kegagalan tata kelola hutan (deforestasi) yang mungkin menjadi penyebab bencana.
"Ketika bantuan asing justru ditolak, menurut saya alasannya adalah takut kehilangan kontrol narasi dan takut pada tuntutan transparansi. Pemerintah seolah ingin menutupi kegagalan manajemen bencana mereka," ujar Okky
Melalui permasalahan berikut Okky kian membandingkan penanganan bencana saat ini dengan Tsunami Aceh 2004, Gempa Yogyakarta, dan Gempa Palu.
Ia menilai penanganan bencana Sumatera 2025 adalah yang terburuk.
Berita Terkait
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Persija Kirim Pesan Kemanusiaan ke Sumbar Jelang Duel Kontra Semen Padang
-
Prabowo Kembali Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Sumatera Barat
-
Pascabanjir di Padang, Penyintas Mulai Terserang ISPA dan Penyakit Kulit
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Petaka di Jalur Besi Tanah Sareal: Warga Penjaga Palang Pintu Tergeletak Usai Tertemper Kereta
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang