Kubu Nurhadi Protes Keterangan Saksi Berdasar Asumsi di Sidang Tipikor

“Kalau sejak awal keterangan itu tidak memenuhi syarat pembuktian, mengapa tidak ditolak? Ini yang kami persoalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak terdakwa telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan jaksa KPK.

Meski demikian, majelis hakim memutuskan perkara tersebut tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Menyikapi keputusan itu, tim kuasa hukum menyatakan akan membuktikan seluruh keberatan mereka melalui proses pembuktian dan pemeriksaan saksi di persidangan.

Tak hanya mempersoalkan substansi dakwaan, tim penasihat hukum Nurhadi juga mengkritik prosedur pemeriksaan saksi yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Mereka menyoroti keterlambatan kehadiran saksi kunci serta mekanisme pemeriksaan saksi secara daring yang dianggap tidak mengikuti aturan Mahkamah Agung.

“Setahu kami, Mahkamah Agung telah mengatur secara tegas bahwa pemeriksaan saksi secara online harus dilakukan dari kantor kejaksaan atau pengadilan. Prosedur ini seharusnya dipahami dan dipatuhi oleh penuntut umum,” kata Maqdir.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Nurhadi menerima gratifikasi senilai Rp137,1 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Selain itu, Nurhadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan nilai mencapai Rp452 miliar. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Baca Juga: Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan