KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil dan Aura Kasih di Kasus BJB: Semua Kemungkinan Terbuka

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat terkait kemungkinan pemanggilan istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya, serta pesohor Aura Kasih.

Keduanya berpotensi diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) periode 2021-2023 yang telah menyeret nama Ridwan Kamil.

Peluang pemanggilan ini dibuka lebar oleh KPK untuk mendalami dan menelusuri jejak aliran dana haram yang diduga mengalir ke berbagai pihak.

Lembaga antirasuah menegaskan tidak akan pandang bulu dalam memanggil siapa pun yang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini.

“Tentu semua terbuka kemungkinan KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Budi menjelaskan, setiap pemanggilan saksi didasarkan pada temuan bukti dan informasi awal yang dimiliki penyidik. Tujuannya adalah untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh, terutama terkait peta aliran dana hasil korupsi.

“Mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya kemana saja. Apakah ke pihak-pihak lain, apakah untuk pembelian aset, nah itu yang semuanya juga didalami,” ucap Budi.

Kasus ini sebelumnya telah membuat Ridwan Kamil (RK) berurusan langsung dengan penyidik.

Sejumlah aset mewah miliknya, termasuk satu unit mobil Mercedes Benz yang diduga dibeli dari keluarga Presiden Ketiga BJ Habibie dan sepeda motor Royal Enfield, telah disita KPK karena diduga berasal dari uang hasil rasuah.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh

RK sendiri telah menjalani pemeriksaan intensif pada Selasa (2/12/2025) lalu. Menurut KPK, penyidik mencecar RK perihal pengetahuannya tentang pengelolaan dana non-budgeter di divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB, yang sumbernya berasal dari sebagian anggaran belanja iklan bank tersebut.

“Nah, penyidik mendalami pengetahuan sodara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut, termasuk penyidik mengkonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK apakah terkait juga dengan anggaran non-budgeter,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Tak hanya itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Ridwan Kamil saat menjabat sebagai gubernur juga ikut "dikuliti" oleh penyidik.

KPK ingin memastikan tidak ada aset lain yang belum dilaporkan serta membandingkan penghasilan resminya dengan potensi adanya pemasukan lain di luar jabatannya.

“Kemudian apakah masih ada aset-aset lain yang belum dilaporkan (di LHKPN), kemudian juga penyidik meminta keterangan terkait dengan penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu, disandingkan juga dengan apakah ada penghasilan-penghasilan lain di luar penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat,” tutur Budi.

Setiap keterangan yang diberikan Ridwan Kamil, lanjut Budi, akan dicocokkan silang dengan bukti dan kesaksian lain yang telah dikantongi KPK.