PDIP Tegas Tolak Usulan Pilkada Lewat DPRD: Sikap Kami Tak Berubah Sejak 2014

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, M. Guntur Romli, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.

Hal ini disampaikan guna merespons wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD yang mulai digulirkan salah satunya oleh Partai Golkar.

Melalui akun media sosial X pribadinya, @GunRomli, Guntur menekankan bahwa posisi PDI Perjuangan dalam isu ini tidak pernah bergeser sejak satu dekade lalu.

“Terkait wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan oleh salah satu partai atau yang lain, maka sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung dan menolak wacana Pilkada melalui DPRD,” tulis Guntur Romli yang telah diizinkan untuk dikutip Suara.com, Jumat (26/12/2025).

Lebih lanjut, ia menanggapi argumen mengenai tingginya biaya politik dalam sistem Pilkada langsung.

Menurutnya, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, maka sistem tersebut yang harus dievaluasi dan diperbaiki, bukan dengan mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung.

“Kalau pun ada masalah, itu yang harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yang tinggi, misalnya terkait 'mahar politik' di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu,” tegasnya.

Untuk memperkuat klaim mengenai komitmen partainya yang tanpa mahar, Guntur Romli memberikan contoh nyata pada dukungan PDI Perjuangan dalam Pilkada Aceh.

Ia menyebut nama Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, calon Gubernur Aceh, yang mendapatkan dukungan tanpa dipungut biaya.

Baca Juga: Pesan Natal PDIP: Dari Solidaritas Sosial hingga Komitmen Merawat Pertiwi

“Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem,” katanya.

Diketahui, ihwal Pilkada lewat DPRD ini diusulkan oleh Partai Golkar. Hal itu sebagaimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 partai tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers, Minggu (21/12), mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

Terkait pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.