- Kuasa hukum Yoki Firnandi menyatakan Riza Chalid tidak terkait perkara korupsi tata kelola minyak Pertamina pada sidang Tipikor Jakarta.
- Seluruh proses sewa kapal Yoki sudah sesuai prosedur pasar, tidak ada indikasi kemahalan, dan justru menguntungkan PT PIS.
- Dakwaan jaksa tidak memuat pasal gratifikasi, membuktikan Yoki tidak menerima imbalan dari pihak swasta terkait pengadaan tersebut.
Suara.com - Kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi, menegaskan bahwa pengusaha Riza Chalid tidak memiliki keterlibatan maupun kaitan apa pun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
Penegasan tersebut disampaikan kuasa hukum Yoki, Elisabeth Tania, usai sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Ia menyebut, hingga proses persidangan berjalan, tidak ada satu pun fakta hukum yang mengaitkan nama Riza Chalid dalam perkara ini.
“Sejauh ini, baik di dalam surat dakwaan maupun pemeriksaan saksi, tidak ada yang menyebutkan adanya kaitan dengan Bapak Riza Chalid,” ujar Elisabeth kepada awak media.
Elisabeth juga menekankan bahwa seluruh proses pengadaan sewa kapal yang dilakukan Yoki bersama jajaran PT PIS telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan menggunakan harga sesuai dengan harga pasar.
Bahkan, kebijakan tersebut dinilai justru memberikan keuntungan bagi perusahaan.
“Di persidangan terbukti bahwa pengadaan sewa kapal dilakukan melalui prosedur yang sama, harganya tidak kemahalan, dan membawa keuntungan bagi PT PIS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Elisabeth menegaskan bahwa dalam dakwaan jaksa tidak terdapat satu pun pasal terkait gratifikasi maupun suap yang menjerat kliennya.
Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa Yoki tidak menerima imbalan apa pun dari pihak swasta, termasuk dari beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, maupun PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN).
Baca Juga: Sejarah! Produksi Sumur Minyak Rakyat Dibeli Pertamina di Jambi
“Tidak ada penerimaan apa pun dari swasta, dari Pak Kerry, maupun dari PT JMN. Itu sudah sangat jelas di dalam dakwaan,” tegasnya.
Ia juga membantah adanya pengondisian atau perlakuan istimewa terhadap PT JMN. Elisabeth mengungkapkan, dari total sekitar 250 kapal yang disewa PT PIS, hanya tiga kapal yang berasal dari PT JMN.
“Jumlahnya sangat kecil. Jadi tidak ada pengondisian dan tidak ada keistimewaan apa pun,” katanya.
Selain itu, Elisabeth turut menjelaskan posisi Trafigura Asia Trading dalam pengadaan produk kilang.
Ia menegaskan bahwa Trafigura Asia Trading merupakan entitas yang berbeda dengan Trafigura Pte Ltd yang sebelumnya dikenakan sanksi.
Meski aturan internal PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memungkinkan perusahaan yang pernah dikenakan sanksi tetap mengikuti pengadaan, Yoki disebut tidak pernah mengundang perusahaan yang terkena sanksi tersebut.
Berita Terkait
-
Sejarah! Produksi Sumur Minyak Rakyat Dibeli Pertamina di Jambi
-
Pertamina Gelontorkan 280 Ribu BBM untuk Operasional Genset di Aceh
-
Pertamina Bawa Pulang Minyak Mentah Hasil Ngebor di Aljazair
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Purbaya Kaji Geo Dipa Pasok Gas ke Kawasan Industri, Harga Lebih Murah dari Pertamina
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi
-
Kepala BGN Nanik S Deyang Dilaporkan atas Dugaan Rangkap Jabatan di BUMN
-
Indonesia-Belarus Sepakati 7 MoU dan Roadmap Kerja Sama hingga 2030
-
80 Tahun Polri: Reformasi Dinilai Jalan di Tempat, Pergantian Kapolri Dianggap Mendesak
-
Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Hampir Rampung, Siap Beroperasi 14 Juli
-
Tri Tito Karnavian Berharap Produk Kerajinan Indonesia Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas
-
Terjerat Korupsi MBG, Begini Nasib Brigjen Lalu di Polri!
-
Kolaborasi Perkuat Layanan Jantung Anak di RSUD Tobelo
-
Prabowo Berencana Terbang ke Belarus untuk Kunjungan Balasan
-
Wamensos Tinjau Sekolah Rakyat Permanen di Kulon Progo, Progres Pembangunan Capai 91 Persen