DPR Kritik Keras Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS: Ancaman Nyata Kedaulatan Dunia

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan tanggapan keras terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat. Ia menilai tindakan sepihak tersebut merupakan preseden buruk yang mengancam kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.

"Jika penangkapan kepala negara berdaulat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, maka dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” tegas Sukamta kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Menurut politisi PKS ini, normalisasi tindakan semacam ini akan berdampak sistemik terhadap stabilitas global, terutama bagi negara-negara berkembang di kawasan Global South.

"Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini adalah alarm keras bagi semua negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai,” ujarnya.

Desak Indonesia Jadi Suara Moral

Sukamta mendesak pemerintah Indonesia untuk tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan pentingnya Indonesia berperan sebagai "suara moral dunia" yang mendorong jalur diplomasi dan multilateralisme, serta menolak segala bentuk intervensi.

Ia juga menyoroti bagaimana efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini sedang diuji.

"PBB berada di persimpangan jalan: melakukan reformasi agar tetap relevan, atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat," katanya.

Keselamatan WNI Jadi Prioritas

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Mulai Mendidih Akibat Ulah Trump Kudeta Venezuela

Terkait potensi memburuknya situasi keamanan di Amerika Latin, Sukamta meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah taktis guna menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.

“Keselamatan WNI adalah prioritas utama. Negara harus hadir, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan perdamaian,” tambahnya.

Sukamta memastikan Komisi I DPR akan terus mengawasi arah kebijakan luar negeri Indonesia untuk memastikan negara konsisten menolak normalisasi intervensi militer demi perdamaian dunia.