- Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran fitnah terhadap SBY terkait isu ijazah palsu Jokowi.
- Laporan polisi terdaftar pada 5 Januari 2026, menindaklanjuti unggahan berisi tuduhan fitnah yang terjadi sejak 30 Desember 2025.
- Partai Demokrat mengecam penyebaran fitnah masif oleh akun anonim yang menuduh SBY mendalangi isu ijazah palsu Presiden Jokowi.
Suara.com - Partai Demokrat akhirnya mempolisikan sejumlah akun media sosial terutama di Youtube yang dianggap dan diduga telah menyebarkan konten fitnah atau berita bohong mengenai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Laporan disampaikan ke Polda Metro Jaya terkait polemik SBY diduga difitnah terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
"Benar semalam BHPP DPP Partai Demokrat yang dalam hal ini di wakili oleh saya Muhajir selaku Kepala BHPP membuat LP," kata Kepala Badan Hukum Pengaman Partai (BHPP) Demokrat, Muhajir saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2025).
Dilihat dalam laporan, kasus dugaan penyebaran berita bohong itu terjadi pada 30 Desember 2025 yakni adanya unggahan pada beberapa akun media sosial.
Kemudian dibeberkan juga sejumlah akun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum tersebut, diantaranya;
Akun YouTube @AGRI FANANI: Video berjudul "Anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang Sejarah RI".
Akun YouTube @Bang bOy YTN: Video berjudul "KEBONGKAR SIASAT BUSUK SBY DIBALIK SOMASI KE KETUA YOUTUBER NUSANTARA, TERNYATA U/ TANGKIS AIB INI".
Akun YouTube @Kajian Online: Video berjudul "SBY RESMI JADI TERSANGKA BARU FITNAH IJAZAH SBY LANGSUNG PINGSAN SAMPAI DILARIKAN KE RUMAH SAKIT".
Dan terakhir satu akun TikTok @sudirowibudhiusmp: Narasi mengenai "Sepuluh Bukti Demokrat Bermain Di Ijazah Pak Jokowi" dan tuduhan penggunaan isu ijazah untuk menjatuhkan lawan politik melalui pihak tertentu.
Baca Juga: Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
Adapun laporan yang dibuat telah teregister atau terdaftar di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 05 Januari 2026 pukul 23.16 WIB, dengan terlapor dalam penyelidikan (lidik).
Kecam Gelombang Fitnah
Sebelumnya elite Partai Demokrat, Andi Arief, mengecam keras gelombang fitnah yang menyerang Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di berbagai platform media sosial.
Melalui video yang diunggah di akun X (Twitter) miliknya pada Rabu (31/12/2025), Andi menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi adalah kebohongan publik yang masif.
Andi mengungkapkan bahwa fitnah tersebut banyak disebarkan oleh akun-akun anonim, terutama di platform TikTok.
Akun-akun tersebut menggiring opini seolah-olah SBY mendalangi perseteruan terkait ijazah palsu antara pihak Roy Suryo dengan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Satu Akun Tumbang Minta Maaf, Andi Arief Tagih Pelaku Fitnah SBY Lain: Kami Tunggu
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Demokrat Tegaskan SBY Difitnah, Ancam Penjarakan Akun TikTok Penyebar Isu Ijazah Jokowi
-
Andi Arief: SBY Terganggu Difitnah Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak