Adhi Karya Klaim Masih Dibahas, Pemprov DKI Tetap Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Pekan Depan

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan segera mengeksekusi pembongkaran tiang-tiang monorel yang telah lama mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa jadwal dimulainya pembersihan artefak beton tersebut sudah ditetapkan, meski PT Adhi Karya selaku pemilik aset menyebut pembahasan terkait pembongkaran masih berproses hingga saat ini.

"Minggu depan, untuk monorel kami akan mulai bongkar. Harinya sudah kami tentukan, hari Rabu," kata Pramono di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026).

Keputusan untuk memulai pengerjaan di tengah pekan bukan tanpa alasan yang matang dari sudut pandang pengaturan lalu lintas.

Mengingat setiap hari Rabu, Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan untuk seluruh jajarannya memakai transportasi umum dalam menunjang kegiatan.

"Kenapa hari Rabu? Supaya pejabat siapapun yang datang ke situ nggak pakai kendaraan pribadi, supaya nggak membuat macet," ucap Pramono, menjelaskan alasan pemilihan hari.

Selain persoalan hari, waktu pelaksanaan pembongkaran juga menjadi atensi khusus bagi Pemprov DKI Jakarta demi kenyamanan pengguna jalan.

Pramono mengaku telah memberikan instruksi langsung kepada jajarannya untuk mengatur ritme kerja teknis di lapangan.

"Tentunya, saya juga sudah meminta kepada Dinas Bina Marga untuk pembongkaran harus maksimal dilakukan malam hari, supaya tidak mengganggu transportasi yang ada di Rasuna Said," tegasnya.

Baca Juga: Bidik Dana Minimal Rp3 Miliar, Bank Jakarta Berencana IPO Tahun 2027

Langkah pembongkaran ini sendiri merupakan tindak lanjut dari wacana yang sempat dibahas Pramono pada Desember 2025 lalu, demi menata kembali wajah kota.

Keberadaan tiang-tiang beton terbengkalai itu memang sudah sekian lama menjadi pemandangan yang menyumbat estetika tata kota di jantung ibu kota.

Pramono juga sebelumnya menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menyurati PT Adhi Karya untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dalam tenggat waktu satu bulan.

Namun, PT Adhi Karya disebut Pramono tidak kunjung menindaklanjuti surat tersebut sehingga proses pembongkaran diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta.