- KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersangka kasus korupsi kuota haji, bersama mantan stafsusnya.
- Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum adiknya yang sedang berjalan.
- Dugaan korupsi kuota haji tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 triliun sejak 2025.
Suara.com - Guncangan politik terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menggemparkan.
Di tengah pusaran kasus yang menyeret nama adiknya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengambil sikap ksatria.
Gus Yahya menegaskan tidak akan melakukan intervensi hukum sedikit pun dan memisahkan dengan tegas urusan keluarga dari proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah.
Ia menyerahkan sepenuhnya nasib sang adik kandung kepada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Menanggapi penetapan tersangka ini, Gus Yahya mengakui adanya pergolakan emosi sebagai seorang kakak.
Namun, ia menarik garis demarkasi yang jelas antara hubungan keluarga dan supremasi hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan. Tapi masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur," kata Gus Yahya, di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Lebih jauh, Gus Yahya juga memastikan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak memiliki keterkaitan dan tidak akan terlibat dalam perkara yang kini menjerat Gus Yaqut.
Ia menekankan bahwa dugaan tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab individu, bukan representasi dari organisasi.
Baca Juga: KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
"PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi," tandasnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz yang akrab disapa Gus Alex. Keduanya terjerat dalam dugaan rasuah terkait pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama.
Penetapan ini menjadi eskalasi signifikan dalam penanganan perkara yang menyangkut kebijakan strategis penyelenggaraan ibadah haji periode 2023–2024.
KPK mensinyalir adanya peran aktif dari pejabat tinggi negara dalam proses yang diduga kuat telah merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis.
“KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua adalah saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari yang sama.
Keduanya dijerat dengan pasal berlapis yang menjadi senjata utama dalam pemberantasan korupsi.
Berita Terkait
-
KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
-
Profil dan Rekam Jejak Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
6 Fakta Kasus Yaqut Cholil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Ikut Jadi Tersangka, Ini Peran Vital Gus Alex di Skandal Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar