- Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan NU tidak akan campur tangan dalam kasus dugaan korupsi haji yang menjerat kader.
- Sikap ini diambil untuk menghormati proses hukum KPK meskipun melibatkan adik kandung Gus Yahya sendiri.
- Keterlibatan anggota NU dalam kasus korupsi tersebut diakui berdampak negatif pada citra organisasi.
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan beberapa kader NU lainnya.
Gus Yahya menegaskan bahwa secara kelembagaan Nahdlatul Ulama tidak akan mencampuri urusan hukum yang sedang berjalan meskipun melibatkan kader atau pengurusnya.
Sikap ini diambil untuk menghormati supremasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya kalau ada individu-individu yang terlibat, walaupun dia punya atribut sebagai orang NU atau bahkan pengurus NU, NU tidak akan ikut campur secara kelembagaan," tegas Gus Yahya di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Gus Yahya secara pribadi juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi apa pun dalam persoalan hukum tersebut.
Ketegasan ini tetap dipegang teguh olehnya, kendati salah satu yang tersangkut dalam pusaran kasus adalah adiknya sendiri.
"Saya sendiri sebagai Ketua Umum sama sekali tidak akan ikut campur dalam masalah hukumnya itu. Walaupun ya semua orang tahu, ini adik saya juga tersangkut masalah itu, ya kita serahkan prosesnya kepada proses hukum yang semestinya, itu saja," ungkapnya.
Gus Yahya mengakui bahwa kasus yang menyedot perhatian publik ini memberikan dampak nyata terhadap nama baik organisasi yang dipimpinnya.
Ia menyebut adanya guncangan pada persepsi masyarakat terhadap citra Nahdlatul Ulama akibat keterlibatan beberapa anggotanya.
Baca Juga: Pasang Badan, Gus Yahya Jamin Tak Ada Sepeser Pun Dana Korupsi Haji Masuk Kas PBNU
"Pasti ada pengaruhnya. Ya pengaruh tentang persepsi terhadap NU, pengaruh tentang citra dan lain sebagainya itu pasti, pasti," tuturnya.
Meski diterpa isu miring, PBNU memastikan seluruh program kerja organisasi di berbagai bidang tetap berjalan dengan lancar dan optimal.
"Sejauh ini program-program semuanya bisa jalan dengan bagus ya, pertanian, program-program pemberdayaan pendidikan, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren semuanya berjalan dengan baik, penanganan bencana dan upaya mengatasi dampak bencana juga berjalan dengan sangat baik," pungkas Gus Yahya.
Berita Terkait
-
Pasang Badan, Gus Yahya Jamin Tak Ada Sepeser Pun Dana Korupsi Haji Masuk Kas PBNU
-
KPK Bantah Lindungi Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
7 Fakta Ketua PBNU Diduga Terima Duit Haram Korupsi Kuota Haji
-
Aizzudin Abdurrahman Sudah Diperiksa, KPK Punya Bukti Aliran Dana Kasus Haji ke Petinggi PBNU
-
Ketua Bidang Ekonomi PBNU Bantah Terima Aliran Uang dari Hasil Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
Jerman, Prancis, Swedia dan Norwegia Kirim Militer ke Greenland, NATO Siap Hadang AS
-
Banjir Ancam Produksi Padi Lebak, Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen Total
-
Ono Surono Dicecar KPK Soal Aliran Uang Korupsi Bupati Bekasi, Kapasitas Sebagai Ketua PDIP Jabar
-
Franciscus Sibarani: Aspirasi PerCa Jadi Bahan Revisi UU Kewarganegaraan
-
Bayang-bayang Dwifungsi: Saat UU TNI Baru Memicu Perlawanan di Mahkamah Konstitusi
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Bacakan Nota Pembelaan, Terdakwa Demonstrasi Agustus Dapat Siksaan saat Ditangkap
-
Said Iqbal Kritik Keras Dedi Mulyadi: Jangan Jawab Kebijakan Upah Buruh dengan Konten Medsos!
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden Partai Buruh: Cuma Untungkan Bandar Politik!
-
Saksi TGPF Ungkap Alasan Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998 Sulit Diproses Hukum