Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas

Untuk sektor pendidikan yang menjadi prioritas keenam, Satgas berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan baik melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini mencakup kebutuhan para murid mulai Paud atau TK, SD, SMP, SMA, Madrasah, dan Pondok Pesantren.

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi prioritas ketujuh, mencakup infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Termasuk perbaikan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa, jembatan, listrik, air, pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), sampai gas LPG kapasitas 3 kg. 

Berikutnya, prioritas kedelapan dari Satgas mencakup pemulihan ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian utama, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal yang terdampak bencana.

Selain itu, untuk prioritas kesembilan, Satgas fokus kepada perbaikan dan pemulihan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Lantas, prioritas kesepuluh, seiring mendekatnya bulan suci Ramadan dan hari besar keagamaan, Satgas memastikan kesiapan fasilitas dan lingkungan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Prioritas terakhir adalah penguatan fungsi Media Centre, yang berperan sebagai pusat informasi resmi, koordinasi data, serta komunikasi publik terkait progres penanganan pascabencana.

Amran menegaskan bahwa seluruh prioritas ini dilaksanakan dengan pendekatan build back better, yakni membangun kembali wilayah terdampak agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Melalui konferensi pers ini, Kemendagri dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera berharap masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat mengenai progres penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Dan pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan perkembangan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab kepada publik.***

Baca Juga: Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah