Pengamat Hukum: Dugaan Pelecehan Verbal terhadap Rektor UNM Prof Karta Jayadi Harus Diuji Ketat

Suara.com - Tuduhan dugaan pelecehan verbal dan digital yang menyeret nama Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Karta Jayadi, terus menjadi sorotan publik.

Isu tersebut memicu perdebatan luas, tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum, mengingat implikasinya terhadap dunia pendidikan tinggi.

Pengamat hukum Dr. Yusuf Gunco, S.H., M.H., yang akrab disapa Yugo, menilai kasus tersebut harus disikapi secara hati-hati dan proporsional. Menurutnya, setiap tuduhan yang berimplikasi hukum wajib diuji berdasarkan asas dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata tekanan opini publik.

“Prof. Karta Jayadi adalah figur akademisi yang cerdas, produktif secara intelektual, dan memiliki pendirian yang kuat. Itu yang saya kenal selama ini,” ujar Yusuf Gunco dalam keterangannya, Selasa.

Meragukan Substansi Tuduhan

Yusuf mengaku tidak serta-merta mempercayai tuduhan dugaan kekerasan seksual yang dialamatkan kepada Prof. Karta Jayadi. Ia menyebut, secara personal mengenal Prof. Karta sebagai sosok yang rendah hati, terbuka, dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan.

“Saya mengenal beliau sebagai pribadi yang humble dan merakyat. Bahkan kerap berdiskusi santai bersama kolega. Karakter tersebut tidak serta-merta sejalan dengan tuduhan yang kini beredar,” katanya.

Ia menilai, tuduhan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan posisi Prof. Karta Jayadi sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri yang tengah berada pada puncak karier dan reputasi akademik.

Tegaskan Prinsip Pembuktian Hukum

Baca Juga: Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi

Sebagai pengamat hukum, Yusuf menekankan bahwa setiap tuduhan pidana harus tunduk pada prinsip pembuktian yang ketat. Menurutnya, tuduhan tidak dapat dibangun hanya dari asumsi atau opini, melainkan harus didukung alat bukti yang sah dan meyakinkan.

“Hukum pidana mensyaratkan pembuktian yang jelas. Tuduhan harus diuji dengan alat bukti yang kuat. Sejauh ini, saya belum melihat bukti yang mampu meyakinkan publik secara objektif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, agar proses hukum tidak berubah menjadi penghakiman publik yang berpotensi merugikan semua pihak.

Dampak terhadap Iklim Akademik

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti potensi dampak lanjutan dari kasus tersebut terhadap stabilitas dan iklim akademik di Universitas Negeri Makassar. Menurutnya, polemik berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi sivitas akademika dan menghambat proses pengelolaan pendidikan tinggi.

“Tuduhan seperti ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas institusi dan proses akademik secara keseluruhan,” ujarnya.