Suara.com - Kabar mengenai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi topik yang paling dinantikan.
Memasuki tahun 2026, banyak pihak, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, hingga anggota TNI dan Polri, berharap ada kepastian mengenai peningkatan kesejahteraan mereka. Pemerintah sendiri telah memberikan sinyal positif, meski prosesnya memerlukan ketelitian tinggi.
Sinyal Hijau dari KemenPAN RB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam rapat di DPR RI pada pertengahan Januari 2026, memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan wacana ini.
Beliau menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji sudah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.
"Kami sudah mengirimkan surat dan berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan. Saat ini, semuanya sedang dalam tahap pengkajian mendalam," jelas Rini.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengupayakan perbaikan penghasilan bagi para abdi negara.
Menunggu Lampu Hijau dari Kementerian Keuangan
Meski usulan sudah di meja bendahara negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ada faktor stabilitas ekonomi dan kesehatan kas negara yang harus dipertimbangkan.
Baca Juga: Lula Lahfah Meninggal Dunia, Kenapa Polisi Turun Tangan?
Purbaya menjelaskan bahwa nasib kenaikan gaji ini baru akan menemui titik terang pada triwulan II tahun 2026. Hal ini dikarenakan pemerintah perlu mengevaluasi kinerja ekonomi nasional pada tiga bulan pertama tahun ini sebelum menambah pos belanja negara.
Prioritas untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
Satu hal yang menarik adalah rencana kenaikan gaji kali ini kemungkinan besar tidak dipukul rata. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah akan memberikan fokus lebih pada kelompok strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Beberapa profesi yang menjadi prioritas utama antara lain:
- Guru dan Dosen
- Tenaga Kesehatan (Nakes)
- Tenaga Penyuluh
Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui kesejahteraan pegawainya.
Bagaimana Besaran Gaji Saat Ini?
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Update Banjir Jakarta Minggu Pagi: 19 RT Masih Terendam, Ratusan Warga Bertahan di Pengungsian
-
Lawatan Selesai, Ini Rangkuman Capaian Strategis Prabowo di Inggris, Swiss dan Prancis
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka