- Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan banyak anggota DPR RI merupakan lulusan pendidikan nonformal seperti Paket C.
- PKBM dinilai krusial mengatasi angka putus sekolah akibat faktor ekonomi, budaya, dan geografis di Indonesia.
- Pemerintah akan memperluas layanan PKBM, mengintegrasikannya dengan keterampilan, serta memperketat pengawasan administrasi BOP.
Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti melontarkan pernyataan menarik dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan.
Dia mengungkap, mayoritas anggota DPR RI adalah lulusan pendidikan nonformal seperti Paket C.
Hal itu diungkap Abdul Mu'ti saat rapat di DPR, Selasa (21/1) pekan lalu.
Dalam forum tersebut, Mu’ti menyoroti vitalnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program pendidikan kesetaraan dalam struktur pendidikan nasional.
Secara blak-blakan, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa jalur pendidikan nonformal seperti Paket C bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata.
Ia menyebutkan bahwa banyak figur publik, termasuk mereka yang kini duduk di kursi parlemen, merupakan produk dari sistem pendidikan kesetaraan tersebut.
“Paling banyak itu ya lulusan Paket C. Banyak juga anggota dewan yang lulusan Paket C," kata Abdul Mu’ti.
Pernyataan tersebut seketika memicu gelak tawa dari para peserta rapat,.
Tapi di balik itu, terdapat pesan serius mengenai aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah di Sumbar-Sumut Mulai Normal 100 persen, di Aceh Baru 95 persen
Solusi Realistis di Tengah Tingginya Angka Putus Sekolah
Pernyataan Mu’ti bukan sekadar seloroh politik. Hal ini menjadi pembuka untuk membedah tantangan besar yang dihadapi Indonesia: angka putus sekolah yang masih memprihatinkan.
Menurut Mu’ti, keberadaan PKBM menjadi sangat krusial karena masih banyak anak bangsa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan formal di sekolah reguler.
Ia menganalisis, penyebab tingginya angka tidak sekolah di Indonesia bersifat multidimensional.
Masalahnya tidak hanya terpaku pada faktor ekonomi atau kemiskinan semata. Ada faktor kultural dan geografis yang sangat dominan, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Misalnya persoalan pernikahan dini dan atau keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah-wilayah tertentu."
Berita Terkait
-
Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah di Sumbar-Sumut Mulai Normal 100 persen, di Aceh Baru 95 persen
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti
-
Menteri Abdul Muti Resmi Menghapus Sanksi Sebagai Efek Jera di Sekolah
-
Pendidikan Tak Boleh Terhenti! Kemendikdasmen Terbitkan SE Pasca-Bencana
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
Terkini
-
Alasan Damai Hari Lubis Laporkan Pengacara Roy Suryo ke Polda Metro Jaya
-
Jadi Terdakwa Korupsi, Eks Wamenaker Noel: Boro-boro Nerima, Singkatan K3 Saja Saya Tidak Tahu
-
Eks Wamenaker Noel Sebut Bandit Tengah Bidik Menkeu Purbaya
-
Lula Lahfah Sempat Menjerit Kesakitan Sebelum Ditemukan Tewas di Apartemennya
-
KSAL: Puluhan Marinir Tertimbun Longsor Cisarua Sedang Jalani Latihan Pengamanan Perbatasan
-
KSAL Benarkan 23 Personel Marinir Tertimbun Longsor Cisarua, 4 Orang Meninggal Dunia
-
Jangan Salah Pilih! 5 Tips Memilih Pinjaman Daring yang Legal dan Aman
-
Muncul Wacana TNI Mau Ikut Berantas Teroris, Kapolri Sigit: Ada Batasan yang Harus Dijaga
-
Penuhi Panggilan KPK, Gus Alex Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
-
KUHP Baru Mulai Berlaku: Tersangka Tak Lagi Ditampilkan, Pidana Restoratif Mulai Diterapkan