- Dino menyarankan Indonesia menyiapkan opsi keluar dari *Board of Peace* jika merugikan kepentingan nasional.
- Indonesia diminta menolak membayar iuran mahal dan menolak tugas melucuti senjata Hamas di Gaza.
- Pemerintah harus kritis memastikan tujuan Dewan adalah kemerdekaan Palestina, bukan sekadar solusi bisnis properti.
"Di Gaza, jatuhnya 70.000 korban jiwa pasti akan meninggalkan luka yang mendalam di antara keluarga mereka dan juga di kalangan rakyat Palestina. Dan banyak dari mereka yang bertekad balas dendam dan akan terbalut dalam permusuhan dan kebencian yang abadi," kata Dino.
Dino berujar situasi tersebut tidak bisa diobati dengan miliaran dolar, bahkan triliunan dolar, apalagi dengan pendekatan yang tidak memedulikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina.
"Ingat, sama seperti Indonesia dulu, yang paling dituntut rakyat Indonesia bukanlah kesejahteraan, tapi kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan lebih penting daripada perdamaian. Percuma saja ada perdamaian bahkan kesejahteraan juga kalau mereka terus terbelenggu dalam penjajahan, penindasan, dan diskriminasi. Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya," kata Dino.
Saran kelima, Dino mengatakan ia telah membaca ada perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan Board of Peace. Menurutnya, Perdana Menteri Netanyahu melihat Board of Peace sebagai platform untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Palestina, meminggirkan rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri, dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina.
"Karenanya sejak awal Indonesia harus menegaskan kalau Board of Peace tidak ada komitmen ke arah solusi dua negara, ke arah kemerdekaan Palestina, maka Indonesia dalam satu tahun atau dua tahun perlu keluar dari Board of Peace," kata Dino.
Saran keenam, Dino menegaskan agar Indonesia harus bisa memosisikan diri dalam Board of Peace sebagai anggota yang kritis dan independen.
"Jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh Ketua Board of Peace. Dan kalau kita merasa diperalat oleh kepentingan pihak lain yang ngawur, atau menjadi bagian dari agenda yang aneh-aneh yang bertentangan dengan kepentingan kita, dengan prinsip kita, dan dengan hukum internasional, sebaiknya Indonesia segera cabut. Karena itu sepenuhnya juga dimungkinkan oleh pasal 2.4 dari piagam Board of Peace," kata Dino.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Harga Daging Sapi di Jakarta Tembus Rp150 Ribu, Pemprov DKI Pasang Badan Lewat Pasar Murah
-
Ketua Komisi V DPR: Longsor Cisarua Mengejutkan, Seperti Petir di Siang Bolong
-
Polisi Ciduk Dua Pengguna Ganja Sintetis Bentuk Cair, Belasan Cartridge Liquid Vape Disita Petugas
-
Perangi Invasi Ikan Sapu-Sapu, Misi Arief Selamatkan Ciliwung dari 'Penjajah Sunyi' Asal Amazon
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir