- Dino menyarankan Indonesia menyiapkan opsi keluar dari *Board of Peace* jika merugikan kepentingan nasional.
- Indonesia diminta menolak membayar iuran mahal dan menolak tugas melucuti senjata Hamas di Gaza.
- Pemerintah harus kritis memastikan tujuan Dewan adalah kemerdekaan Palestina, bukan sekadar solusi bisnis properti.
"Di Gaza, jatuhnya 70.000 korban jiwa pasti akan meninggalkan luka yang mendalam di antara keluarga mereka dan juga di kalangan rakyat Palestina. Dan banyak dari mereka yang bertekad balas dendam dan akan terbalut dalam permusuhan dan kebencian yang abadi," kata Dino.
Dino berujar situasi tersebut tidak bisa diobati dengan miliaran dolar, bahkan triliunan dolar, apalagi dengan pendekatan yang tidak memedulikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina.
"Ingat, sama seperti Indonesia dulu, yang paling dituntut rakyat Indonesia bukanlah kesejahteraan, tapi kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan lebih penting daripada perdamaian. Percuma saja ada perdamaian bahkan kesejahteraan juga kalau mereka terus terbelenggu dalam penjajahan, penindasan, dan diskriminasi. Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya," kata Dino.
Saran kelima, Dino mengatakan ia telah membaca ada perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan Board of Peace. Menurutnya, Perdana Menteri Netanyahu melihat Board of Peace sebagai platform untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Palestina, meminggirkan rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri, dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina.
"Karenanya sejak awal Indonesia harus menegaskan kalau Board of Peace tidak ada komitmen ke arah solusi dua negara, ke arah kemerdekaan Palestina, maka Indonesia dalam satu tahun atau dua tahun perlu keluar dari Board of Peace," kata Dino.
Saran keenam, Dino menegaskan agar Indonesia harus bisa memosisikan diri dalam Board of Peace sebagai anggota yang kritis dan independen.
"Jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh Ketua Board of Peace. Dan kalau kita merasa diperalat oleh kepentingan pihak lain yang ngawur, atau menjadi bagian dari agenda yang aneh-aneh yang bertentangan dengan kepentingan kita, dengan prinsip kita, dan dengan hukum internasional, sebaiknya Indonesia segera cabut. Karena itu sepenuhnya juga dimungkinkan oleh pasal 2.4 dari piagam Board of Peace," kata Dino.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Geger Spanduk 'Tangkap Jokowi' Bertebaran di Lebak Jelang Kunjungan ke Banten
-
Karhutla Sumsel Terus Meluas, Mengapa Muba dan Ogan Ilir Jadi Titik Terparah?
-
Generasi Muda Disebut Jadi Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim hingga Ketahanan Pangan
-
Dakwaan Dibatalkan Hakim, Jaksa Kembali Limpahkan Perkara dr Tifa ke PN Jakarta Timur
-
HKBP Perkuat Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan
-
Resmi Dihibahkan ke Pemprov Jabar, Teras Cihampelas Bandung Bakal Dibongkar Total
-
Hilirisasi Sawit RI Diklaim Sukses, 80% Ekspor Tak Lagi Produk Mentah
-
5 Fakta Kapal Jukung Terbakar di Sungai Musi, Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki
-
Bakery Singapura BIdik Pasar Kuliner RI, Ekspansi Perdana ke Jakarta
-
BGN Enggan MBG Dibenturkan dengan Sekolah Roboh: Enggak Nyambung