5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan

Suara.com - Aksi damai guru-guru madrasah swasta membuahkan hasil signifikan setelah perwakilan guru diterima beraudiensi dengan pimpinan DPR RI, Komisi VIII, dan jajaran Kementerian Agama pada Rabu (11/2/2026).

Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia dan Federasi Guru Seluruh Negeri Indonesia (FGSNI) melakukan aksi di pintu gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa.

Pimpinan Pusat PGM Indonesia, Feri Setiawan, dan Sekretaris PGM Indonesia, Arif Ripandi, menyampaikan lima poin utama hasil kesepakatan dalam audiensi tersebut.

Berikut adalah 5 hasil audiensi yang menjadi angin segar bagi nasib guru madrasah di Indonesia:

1. Pengangkatan 630.000 Guru Madrasah Swasta Menjadi P3K

Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk mengalokasikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru di madrasah swasta dengan jumlah yang fantastis, yakni sekitar 630.000 orang. Panja (Panitia Kerja) pun telah dibentuk untuk mengawal hal ini.

"Beliau, sekretariat beliau, berkomitmen ya untuk keseriusan membela guru swasta dan bahkan sudah dibentuk Panja-nya, supporting anggarannya untuk dialokasikan pengangkatan P3K guru di madrasah swasta. Kurang lebih 630.000," jelas Arif.

2. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Cair Setiap Bulan

Salah satu tuntutan utama adalah kepastian pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang selama ini sering terlambat. Hasil audiensi menyepakati komitmen pencairan TPG menjadi satu bulan sekali dengan besaran minimal Rp2 juta.

Baca Juga: Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga

"Ya, tunjangan cair per bulan itu minta komitmennya yakni tunjangan profesi guru. Kita meminta untuk adanya pencairan satu bulan satu kali, eh maaf, dicairkan per bulan gitu ya. Besarannya 2 juta ya, dan yang sudah inpassing tentu variasi besarannya," ujar Arif Ripandi.

3. Anggaran ABT Rp27 Triliun untuk Percepatan Sertifikasi

Untuk mengatasi masalah 51% guru madrasah yang belum tersertifikasi, pemerintah menyiapkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp27 triliun.

Anggaran ini khusus dialokasikan untuk mempercepat proses sertifikasi guru agar segera mendapatkan hak tunjangannya.

4. Kesetaraan Layanan Digitalisasi dan Revitalisasi Madrasah

Tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah umum dan madrasah swasta. Tahun ini, Komisi VIII dan Kemenag menganggarkan program digitalisasi dan perbaikan sarana fisik (revitalisasi) untuk madrasah swasta.