Cegah Pemborosan APBN, Pemerintah Mulai Groundcheck Data 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan

Suara.com - Pemerintah mulai lakukan pembenahan data terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa pembenahan data jadi langkah strategis dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional dan upaya membuat bansos lebih tepat sasaran.

Pembenahan data dilakukan dengan groundcheck atau pengecekan langsung ke lapangan secara nasional terhadap 11 juta peserta BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan Kementerian Sosial.

Tujuannya untuk memastikan tidak ada lagi inclusion error (penerima yang sudah mampu tapi masih dapat bantuan negara) maupun exclusion error (warga miskin belum terdaftar sebagai penerima bantuan). Groundcheck itu ditargetkan selesai dalam dua bulan.

"Kita tidak ingin ada lagi data yang tumpang tindih, kebijakan yang melahirkan pemborosan, anggaran yang tidak tepat akibat data-data kita yang tidak sinkron,” kata Cak Imin saat peluncuran Groundcheck Nasional data PBI JKN di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (19/02/2026).

Diketahui, pemerintah menetapkan jumlah bantuan BPJS PBI untuk 96,8 juta orang yang iuran sebesar Rp42 ribu itu ditanggung negara.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa telah dialokasikan APBN sebesar Rp56,4 triliun untuk bantuan tersebut.

Mengingat besaran alokasi tersebut, Cak Imin mengingatkan kalau penggunaannya harus tepat sasaran dan berdampak nyata.

“Puluhan triliun rupiah yang akan dikeluarkan oleh APBN melalui PBI ini, harus tepat sasaran, sehingga benar-benar yang merasa diajak gotong royong pun, benar-benar menjadi bagian integral dari upaya kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ucapnya.

Baca Juga: RS Wajib Terima Pasien PBI Darurat! Bakal Ada BPJS yang Kontrol

Dia juga menekankan bahwa reformasi data bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan fondasi tata kelola anggaran negara yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Prioritas utama tetap pada kelompok paling rentan, terutama peserta dengan penyakit katastropik yang sempat mengalami penonaktifan kepesertaan.

Pemerintah memastikan bahwa aspek kemanusiaan dan perlindungan hak dasar tetap menjadi pijakan utama kebijakan.

“Melalui groundcheck nasional ini adalah momentum konkret untuk memastikan bahwa negara ini benar-benar becus negara ini benar-benar mampu, negara ini benar-benar tidak abai terhadap seluruh kebutuhan masyarakatnya,” pungkasnya.