- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta penundaan rencana impor 105 ribu kendaraan operasional dari India.
- Keputusan ditunda untuk menunggu kepulangan Presiden yang akan mengevaluasi kesiapan industri otomotif di dalam negeri.
- Asosiasi PIKKO menolak rencana tersebut karena mengancam ekosistem manufaktur nasional dan sekitar enam ribu pekerja.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi serius gelombang kekecewaan publik terkait rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105 ribu kendaraan operasional dari India untuk Koperasi Merah Putih.
Dasco menegaskan telah mengirimkan pesan kepada pemerintah agar rencana besar tersebut ditunda untuk sementara waktu.
Ia menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan karena Presiden saat ini masih berada di luar negeri.
Keputusan strategis terkait impor dalam jumlah besar tersebut harus menunggu kepulangan dan arahan langsung dari Presiden.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Dasco menekankan bahwa Presiden nantinya akan melakukan evaluasi mendalam, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum memutuskan langkah impor tersebut.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan nasional.
“Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” tegasnya.
Untuk diketahui, langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mengimpor kendaraan operasional untuk Koperasi Merah Putih memicu gelombang kekecewaan publik.
Baca Juga: Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah yang tengah gencar memacu kemandirian industri otomotif nasional melalui penguatan produk dalam negeri.
Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) secara resmi menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Saat ini, tingkat utilisasi produksi industri komponen dalam negeri masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen. Jika impor kendaraan utuh dilakukan, dampaknya dinilai akan sangat fatal bagi keberlangsungan ekosistem manufaktur nasional.
PIKKO menekankan bahwa langkah importasi ini tidak hanya merugikan pabrikan besar, tetapi juga mengancam penghidupan sekitar 6.000 tenaga kerja yang bergantung pada rantai pasok komponen otomotif. Sektor industri kecil dan menengah (IKM) selama ini telah membuktikan kemampuannya sebagai pemasok tier dua dan tiga bagi kendaraan roda dua maupun roda empat di Indonesia.
Berita Terkait
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Komisi V DPR Dorong Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Capai 20 Persen
-
Impor Pikap India untuk Kopdes Perlu Pertimbangkan Manufaktur Lokal
-
Jangan Ada Pemadaman Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Saat Bulan Puasa
-
Impor 105 Ribu Pikap India PT Agrinas Dianggap Berlawanan dengan Program Prabowo
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual
-
Nekat Jualan di Trotoar Tanah Abang, Wali Kota Ancam PKL Bandel dengan Pidana Ringan!
-
Fenomena WNI Jadi Tentara Bayaran Negara Lain, Pakar HI Ingatkan Pemerintah Soal Ini
-
Waspada Penipuan! Eks Brimob di Pasukan Rusia Ingatkan WNI Soal Link Rekrutmen Bodong
-
8 Fakta Tewasnya El Mencho, Dari Status 'Kode Merah' hingga Ancaman Perang Saudara Kartel
-
Busyro Muqoddas soal Vonis Perdana Arie: Ada Secercah Keadilan, Tapi Idealnya Bebas Murni
-
Pelihara Bandar? Kasat Narkoba Toraja Utara Diduga Terima Setoran Rp13 Juta Tiap Minggu
-
Pramono Anung Mau Sulap 153 Pasar Jakarta Jadi Destinasi Global