Rocky Gerung Minta Debat Pigai-Zainal Dihentikan: HAM Bukan Ajang Talkshow

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai rencana debat ilmiah terbuka antara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar sebagai langkah yang tidak tepat.

Rocky bahkan menyebut rencana adu argumen tersebut sebagai peristiwa yang “absurd” dan berpotensi lebih menonjolkan sensasi ketimbang substansi.

“Ini debat yang paling absurd. Kalau Uceng debat sama Menteri Pertahanan, itu masuk akal. Kalau Pigai debat sama Menteri Dalam Negeri, itu masuk akal. Ini dua orang yang betul-betul datang dari bus kota yang sama, bus HAM yang sama. Itu mau debat,” kata Rocky.

Menurut Rocky, baik Pigai maupun Zainal sama-sama memiliki kapasitas dan pemahaman mendalam soal hak asasi manusia (HAM).

Zainal, yang akrab disapa Uceng, dinilai memahami aspek substansi hingga filosofis HAM. Sementara Pigai terlibat langsung dalam perumusan regulasi untuk memastikan penghormatan terhadap HAM.

Karena itu, ia menyarankan agar rencana debat tersebut dihentikan.

“Jadi, saya ingin ini dihindari, dihalangi saja, dibatalkan. Sensasinya akan lebih tinggi dari sekadar substansi,” ujarnya.

Rocky khawatir format debat terbuka di televisi justru membangun persepsi keliru seolah-olah prinsip HAM ditentukan oleh siapa yang menang dalam adu argumen.

“Seolah-olah kalau Pigai yang menang, lalu HAM itu ditentukan oleh Pigai. Kalau Uceng yang menang, HAM itu ditentukan oleh Uceng. Itu artinya akan ada pembelahan lagi tentang isu itu,” tuturnya.

Baca Juga: Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji

Rocky menegaskan, secara prinsipil, HAM tidak perlu diperdebatkan dalam format menang-kalah karena sifatnya sudah universal dan melekat pada manusia.

“HAM itu sudah final. Dia sifatnya universal. Dia datang dari nature manusia untuk saling merawat kemerdekaan,” katanya.

Ia juga mengingatkan potensi munculnya “pihak ketiga” yang bisa memanfaatkan kegaduhan publik untuk kepentingan politik tertentu.

“Akan ada pihak ketiga yang numpang untuk mengacak-acak masyarakat sipil. Tentu akan ada yang tepuk tangan. Tapi apa artinya tepuk tangan?” ujarnya.

Menurut Rocky, diskursus HAM tetap penting dilakukan. Namun, ia menekankan perlunya membedakan antara perdebatan kebijakan dan perdebatan filosofis.

Ia menilai ruang televisi bukan tempat yang tepat untuk membedah fondasi intelektual HAM secara mendalam.

“Kalau mau debat habis-habisan, datang ke universitas. Di situ ada stok pengetahuan yang bisa diuji maksimal. Bukan di dalam debat-debat talkshow,” tegasnya.

Rocky mengingatkan bahwa konstitusi memerintahkan presiden untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Karena itu, perdebatan seharusnya berada pada aspek prioritas dan teknis kebijakan, bukan mempertanyakan prinsip HAM.

“Kita harus mengotot supaya hak asasi manusia itu jadi grammar di semua institusi,” pungkasnya.