FSPMI dan Partai Buruh Bakal Gelar Aksi di Kemenaker, Tolak Impor Mobil Pikap dari India

“Dua bulan lagi kita May Day lagi. Tapi sampai sekarang tidak ada kebijakan penghapusan outsourcing. Ini seperti janji surga yang tidak dijalankan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan penetapan upah minimum dengan alpha 0,9 yang menurutnya tidak diimplementasikan sepenuhnya karena dalam pelaksanaannya dipotong menjadi 0,7 bahkan 0,3.

“Kok menteri bisa memangkas kebijakan Presiden?” ujarnya.

Soroti RUU Ketenagakerjaan dan RUU PPRT

Said Iqbal turut menyoroti lambannya pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang disebutnya sudah dua tahun tidak dibahas. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/2024 memerintahkan pembentukan undang-undang baru dalam waktu dua tahun.

Selain itu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah 22 tahun mandek juga menjadi sorotan.

“RUU PPRT 22 tahun saja tidak disahkan. Ini janji-janji kosong dari DPR dan pemerintah,” katanya.

Dampak Perang Iran-AS-Israel terhadap Buruh

Isu terakhir yang diangkat adalah seruan menghentikan perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Iqbal menilai konflik tersebut berdampak langsung pada buruh Indonesia.

Baca Juga: Berseragam Serba Hitam, SPPG Kepung Mabes Polri Desak Usut Teror Ketua BEM UGM hingga Tolak MBG

“Kalau harga minyak naik, BBM naik, biaya produksi naik, harga barang naik, ujungnya efisiensi dan PHK,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi terganggunya ekspor-impor, kenaikan harga bahan baku seperti kapas untuk industri tekstil, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan IHSG.

“Perang itu pasti berujung PHK besar-besaran,” tegasnya.

FSPMI, KSPI, dan Partai Buruh berencana mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui jaringan ILO, serta kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui serikat buruh AFL-CIO.

“Kami akan meminta PBB mengambil langkah preventif, memaksa Amerika dan Israel menghentikan perang,” pungkas Said Iqbal.