Fadia Arafiq Resmi Pakai Rompi Oranye, Bantah Kena OTT: Saya Sedang Sama Pak Gubernur Jateng

Suara.com - Bupati Kabupaten Pekalongan Fadia Arafiq resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Usai menjalani pemeriksaan, Fadia digiring menuju mobil tahanan. Namun, dia sempat menyampaikan keterangan kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan.

Sambil menutup wajahnya dengan kain, Fadia mengaku tidak terjaring OTT KPK. Dia mengaku sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat terjadi penangkapan.

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah," kata Fadia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

"Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa
Tengah, jadi saya tidak ada OTT apapun barang serupiah pun, demi Allah nggak ada," tambah dia.

Putri penyanyi dangdut lawas Arafiq itu kemudian mengaku akan berkoordinasi dengan tim penasihat hukumnya untuk menentukan akan mengambil langkah praperadilan atau tidak.

KPK mengaku membawa 11 orang lagi dari Pekalongan ke Jakarta dalam rangkaian OTT terhadap Fadia Arafiq. Budi mengungkapkan salah satu di antaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.

“Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini juga sedang berjalan dibawa ke Jakarta. Malam ini nanti akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,” ujar Budi, Selasa (3/3/2026).

Pada kesempatan pertama, KPK lebih dulu menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Saat ini, mereka masih di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Baca Juga: Biodata dan Agama Mohammad Yulian Akbar, Sekda Pekalongan Dicokok KPK Bersama Fadia Arafiq

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Budi mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam OTT ini berkaitan dengan pengadaan outsourcing di sejumlah dinas pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dengan adanya operasi ini, KPK setidaknya telah melakukan tujuh OTT pada 2026. Adapun operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Kemudian, KPK juga melakukan OTT kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.

Ketiga, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Lebih lanjut, KPK melakukan dua OTT pada waktu yang sama yaitu kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.