Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menangguhkan kewajiban keanggotan di Board of Peace (BoP). Terlebih pasca-serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Menurut Jimly, langkah Indonesia ikut serta di dalam BoP membuat hubungan dengan AS berjalan baik. Ditambah dengan perjanjian dagang yang diteken langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.

"Jadi saya rasa ada dua ini yang membuat Donald Trump sangat gembira dengan peranan Indonesia. Satu, BOP yang sudah lebih dulu, dan yang kedua tarif," kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Jimly menyoroti keberadaan BoP yang dikaitkan publik bukan lagi bicara perdamaian melainkan perang, setelah agresi AS bersama Israel ke Iran.

"Jadi saya rasa ada baiknya juga sesudah terjadi perang ini, kan banyak orang mengaitkan bahwa ini bukan Board of Peace tapi Board of War. Jadi karena perubahan dan perkembangan baru ini, saya rasa dua hal yang membuat Donald Trump senang sekali sama Indonesia itu kan bisa kita kurangi separuh," kata Jimly.

Mengurangi satu hal yang dimaksud ialah penangguhan kewajiban keanggotan Indonesia di BoP sampai dengan kondisi tertentu, termasuk pengakuan kemerdekaan bagi Palestina.

"Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi," kata Jimly.

Jimly menjelaskan saran menangguhkan kewajiban keanggotan Indonesia di BoP, bukan berarti Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian inisiatif Trump.

"Bukan mundur, tetap saja, kita tetap saja di situ. Ya kan? Lagi pula Donald Trump kan sudah senang sama kita ya alhamdulillah kan," kata Jimly.

Baca Juga: Satu Meja di Istana Merdeka: Prabowo Buka Puasa Bareng Pimpinan NU, Muhammadiyah, dan MUI

"Cuma dari dua poin itu ya kita kurangi separuh gitu lho, ialah menunda itu," sambungnya.

Jimly sekaligus menyarankan kepada pemerintah agar Indonesia bisa berperan lenih aktif di kancah internasional, wabil khusus dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

"Dan yang paling penting yang terakhir kalau menurut saya ya, saya tidak tahu apa ada dialog, yang jelas Indonesia sebagai negeri muslim terbesar sekarang non-Arab, kita sudah saatnya berperan untuk bagaimana menjembatani potensi konflik adu domba dari Israel kepada dunia Islam," kata Jimly.

"Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia, dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Gitu lho, jangan nanti diadu domba, oh ini gara-gara Syiah, orang Suni harus begitu lho," tandasnya.