Pakar Pertahanan: Kesiapan Negara Hadapi Perang Modern Tercermin dari Kehidupan Sehari-hari

Suara.com - Pakar pertahanan sekaligus mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Chappy Hakim menilai kesiapan suatu negara menghadapi perang modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau teknologi siber. Lebih dari itu, kemampuan negara dalam mengelola kehidupan sehari-hari masyarakatnya juga menjadi faktor penting.

Hal tersebut disampaikan Chappy dalam sebuah diskusi di kanal YouTube milik Rhenald Kasali, saat menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi kemungkinan perang siber dan penggunaan drone seperti yang terjadi dalam konflik modern.

Menurut Chappy, kondisi kehidupan sehari-hari suatu negara merupakan refleksi langsung dari kemampuan negara tersebut dalam menghadapi konflik.

“Solidnya sebuah negara itu tidak hanya dilihat pada waktu perang. Day to day life dari sebuah negara itu adalah simbol bagaimana negara itu bisa bertahan atau berperang,” ujarnya, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan bahwa organisasi dan kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan suatu negara. Chappy mencontohkan Iran yang dinilainya memiliki sistem kehidupan sehari-hari yang tertata dengan baik.

“Dari sehari-hari Iran dia well organized, Pak. Dan itu adalah refleksi dari bagaimana mereka juga mengorganisasikan, mendesain negaranya,” kata dia.

Sebaliknya, ia menilai kondisi sosial di Indonesia masih diwarnai berbagai konflik yang tidak produktif. Hal tersebut, menurutnya, dapat dilihat dari berbagai polemik yang kerap muncul di ruang publik.

“Kita lihat aja di media kan banyak orang ngurusin orang, kita nggak ngerti siapa urusan siapa kan,” ujarnya.

Pentingnya Perencanaan Strategis Pertahanan

Baca Juga: 10 Hari Lagi Lebaran, Iran Mulai Terasa Seperti Neraka, Udara Beracun di Mana-mana

Chappy juga menekankan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan harus berangkat dari prinsip dasar negara dan dirancang melalui perencanaan strategis jangka panjang. Menurutnya, setiap negara seharusnya memiliki peta jalan yang jelas terkait keamanan nasional.

“Sebuah negara itu sebenarnya dia harus menentukan dia mau pergi ke mana. Dan itu berangkat dari konstitusi. Dari konstitusi terus harus ada blueprint, harus ada white paper, harus ada perencanaan, harus ada long term strategic planning,” kata Chappy.

Dalam praktiknya, dokumen strategis tersebut biasanya dituangkan dalam defense white paper, yang menjadi dasar arah kebijakan keamanan nasional suatu negara.

Ia mencontohkan Australia yang secara konsisten menyusun dan memperbarui dokumen strateginya. Negara tersebut bahkan pernah menggelar latihan keamanan nasional besar pada 1989 yang disebut Kangaroo 89, sebagai implementasi dari dokumen pertahanan yang dikenal sebagai Dibb White Paper.

Sikap Indonesia dalam Konflik Global

Menanggapi perdebatan publik mengenai posisi Indonesia dalam konflik internasional—misalnya antara Iran dan Amerika Serikat—Chappy menilai sikap luar negeri tidak seharusnya ditentukan oleh opini spontan atau emosi publik.

Menurutnya, kebijakan luar negeri harus berangkat dari pemahaman yang jelas mengenai jati diri dan kepentingan nasional.

“Menentukan sikap kita keluar itu sebenarnya kita harus menentukan sikap kita di dalam diri itu sendiri. Foreign policy start from home (Kebijakan luar negeri dimulai dari dalam negeri),” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap negara memiliki landasan konstitusional dan prinsip diplomasi yang harus dijadikan acuan sebelum menentukan posisi politik internasional.

“Masak kita harus dipaksa untuk berpihak? Tunggu dulu, kita tentukan dulu kita ini siapa dan kita mau bagaimana,” kata Chappy.

Kritik terhadap Pola Pikir Politik Jangka Pendek

Dalam kesempatan tersebut, Chappy juga menyoroti kecenderungan politik nasional yang dinilainya terlalu berorientasi pada siklus lima tahunan pemilu.

Menurutnya, orientasi jangka pendek tersebut berpotensi membuat negara kehilangan arah strategis yang lebih besar.

“Visi bangsa ini yang sekarang masuk ke jurang 5 tahunan, Pak. Kita hanya melihat 5 tahunan yaitu Pilkada dan Pilpres,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menghambat lahirnya program pembangunan strategis yang visioner, termasuk dalam bidang keamanan nasional.

Chappy kemudian mencontohkan bagaimana pemerintah Australia melihat kebangkitan Asia sebagai peluang strategis bagi negaranya. Ia mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Australia Julia Gillard yang menyebut abad ke-21 sebagai “Asian century.”

“The development of Asia is unstoppable. We are now in the Asian century. And all of that are Australian opportunity,” pungkas Chappy menirukan pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut bermakna bahwa kemajuan Asia tidak dapat dihentikan dan dunia kini memasuki abad Asia. Bagi Australia, kondisi tersebut dipandang sebagai peluang strategis untuk berkembang.

Sementara itu, pernyataan “I want Australia becoming a winner in this Asian century. I want every Australian citizen becoming a winner in this Asian century” menunjukkan keinginan agar Australia—termasuk seluruh warganya—dapat memperoleh manfaat dari kebangkitan Asia.

Menurut Chappy, arahan strategis dari kepemimpinan nasional seperti itu membuat seluruh warga negara memahami arah besar pembangunan negaranya.

Ia menilai contoh tersebut menunjukkan bagaimana kepemimpinan strategis dapat membentuk visi nasional yang jelas dalam menghadapi perubahan geopolitik global.

Reporter: Dinda Pramesti K