-
DK PBB sahkan resolusi inisiasi Bahrain guna hentikan serangan rudal Iran di kawasan Teluk.
-
Rusia dan China pilih abstain tanpa veto sementara tiga belas negara lainnya mendukung penuh.
-
Resolusi menuntut Teheran hentikan dukungan proksi demi mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Kantor berita AlJazeera melaporkan bahwa kebijakan ini diambil pasca meningkatnya ancaman dari senjata udara berupa drone dan rudal balistik.
Bahrain bertindak sebagai inisiator utama yang secara vokal mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak Iran di wilayah kedaulatan tetangganya.
Negara-negara Arab merasa perlu mendapatkan perlindungan hukum internasional setelah fasilitas krusial mereka menjadi target serangan udara yang intens.
Secara eksplisit, dokumen ini menyerukan agar aksi militer tersebut diakhiri secepat mungkin demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
Target penghentian kekerasan ini meliputi wilayah kedaulatan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Yordania.
Ketegangan di perbatasan dilaporkan meningkat drastis setelah Teheran dituding melakukan serangkaian manuver militer yang sangat provokatif.
Banyak laporan yang masuk mengenai intersepsi senjata pemusnah yang menyasar pangkalan pertahanan militer serta wilayah permukiman warga setempat.
Selain itu, sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan juga tidak luput dari ancaman serangan alat tempur tanpa awak.
Kekhawatiran ini menjadi landasan kuat bagi PBB untuk memastikan bahwa kedaulatan setiap negara di teluk harus tetap dihormati sepenuhnya.
Baca Juga: Donald Trump Klaim AS Menang Lawan Iran: Perang Ini Telah Usai
Tidak hanya serangan langsung, resolusi ini juga menyoroti penggunaan tangan-tangan bersenjata atau kelompok proksi oleh otoritas di Teheran.
PBB secara tegas meminta agar segala bentuk dukungan terhadap milisi bersenjata di berbagai titik konflik regional segera dihentikan total.
Dokumen tersebut menekankan bahwa aktivitas kelompok yang disokong oleh Iran telah memperburuk eskalasi ketegangan di seluruh Timur Tengah.
Keterlibatan pihak ketiga dalam konflik ini dinilai sebagai faktor penghambat utama bagi terciptanya proses perdamaian yang berkelanjutan dan stabil.
Melalui aturan baru ini, dunia internasional berharap semua pihak kembali ke meja diplomasi dan mengedepankan solusi damai tanpa kekerasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!