KPK Endus Aliran Uang Berjenjang ke Pemuda Pancasila di Kasus Tambang Rita Widyasari

Langkah ini diambil setelah penyidik menemukan bukti adanya upaya menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Skala korupsi dalam kasus ini tergolong masif, terlihat dari banyaknya aset mewah yang berhasil disita oleh negara. Pada 6 Juni 2024, KPK mengumumkan penyitaan terhadap 91 unit kendaraan berbagai jenis, sejumlah benda bernilai ekonomis lainnya, hingga lima bidang tanah dengan luas mencapai ribuan meter persegi.

Selain itu, penyidik juga mengamankan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek ternama yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi.

Memasuki tahun 2025, fakta baru kembali terungkap. Pada 19 Februari 2025, KPK mengungkapkan bahwa Rita Widyasari diduga menerima aliran dana dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terkait aktivitas pertambangan batubara.

Nilai penerimaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batubara yang diproduksi di wilayah kekuasaannya.

Setahun kemudian, tepatnya pada 19 Februari 2026, KPK memperluas jeratan hukumnya ke sektor korporasi. Tiga perusahaan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi batubara di Kutai Kartanegara.

Ketiga korporasi tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Keterlibatan organisasi Pemuda Pancasila dalam pusaran kasus ini semakin menguat setelah KPK memanggil pimpinan tertinggi organisasi tersebut.

Pada 10 Maret 2026, penyidik memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Gratifikasi Rita Widyasari, Periksa Japto Soerjosoemarno

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami informasi mengenai jasa pengamanan perusahaan tambang yang diduga menjadi pintu masuk aliran dana rutin tersebut.

Penyidik berupaya memastikan apakah jasa pengamanan tersebut merupakan kedok untuk menyalurkan uang gratifikasi atau merupakan praktik bisnis yang sah secara hukum.