Panglima TNI Minta MK Tolak Uji Materiil UU Peradilan Militer, Kuasa Hukum Bilang Begini

Ibnu menyoroti narasi yang disampaikan pihak terkait yang ia tidak memiliki hubungan apapun dan tidak menjawab sama sekali terhadap hal yang dipersoalkan.

"Karena yang kami persoalkan sangat jelas, pemisahan antara subjek dengan objek. Kalau misalkan tindak pidana umum ya di umum, kalau pidana militer ya di militer. Sebenarnya hanya itu," kata Ibnu.

Ardi mengatakan Pasal 65 Undang-Undang 31 Tahun 1997 sampai hari ini masih berlaku.

"Bagaimana mungkin Panglima TNI itu tidak mematuhi Undang-Undang TNI itu sendiri yaitu Pasal 65. Keterangan hari ini itu jelas sangat bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang TNI. Itu apa namanya sangat disayangkan. Itu menjadi pertanyaan besar kenapa Panglima TNI membangkang terhadap Undang-Undang TNI itu sendiri yaitu Pasal 65," tutur Ardi.

Menanggapi persoalan impunitas yang disampaikan pihak terkait, Ardi menyoroti potensi impunitas yang bisa terjadi pada kasus-kasus tertentu.

"Yang dijelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota TNI itu bukan berarti peradilan tidak menghukum, peradilan militer tidak melakukan tidak membuat hukuman, ya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang memiliki dimensi politik militer lebih kuat, itu peradilan militer cenderung menjadi sarana impunitas, begitu," tutur Ardi

Meski demikian, Irfan meyakini hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih bijak dalam menangani dan memutuskan perkara.

"Karena ini demi kepentingan bukan kepentingan semata pemohon tapi masyarakat luas. Kalau ini dikabulkan Allah SWT melalui putusan hakim, maka tidak ada lagi nanti impunitas ataupun keberpihakan apabila prajurit melakukan tindak pidana umum lagi-lagi diadili peradilan militer," kata Irfan.

Melansir laman resmi MK, sebelumnya sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (8/1/2025).

Baca Juga: Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang

Permohonan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 ini diajukan Lenny Damanik, dan Eva Meliani Br. Pasaribu. Para Pemohon mengujikan Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Peradilan Militer Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persidangan dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Agenda sidang, mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon.

Para Pemohon yang diwakili kuasanya Ibnu Syamsul Hidayat menegaskan impunitas prajurit bertentangan dengan prinsip negara hukum dan equality before the law. “Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat),” sebut Ibnu dalam persidangan.

Selain itu, Pemohon juga menyoroti konsekuensi yang lebih luas, yakni melemahnya supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis. Dominasi yurisdiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum dinilai bertentangan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan sipil di atas kekuasaan militer.

“Konsekuensi yang lebih signifikan dari keadaan ini telah mengakibatkan melemahnya supremasi sipil di dalam menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis. Adanya dominasi Peradilan Militer terhadap Peradilan Umum, padahal tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer adalah tindak pidana umum, jelas telah membuat dominasi militer di atas supremasi sipil, yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional,” ujar Ibnu.

Menurut para Pemohon, dualisme yurisdiksi tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer yang memberikan kedudukan khusus bagi prajurit TNI aktif untuk diadili secara eksklusif di Peradilan Militer, meskipun melakukan tindak pidana umum. Pengaturan ini dinilai berpotensi melahirkan impunitas dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.

“Frasa “mengadili tindak pidana” dalam Pasal 9 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1997 membuka peluang dan dasar penafsiran yang luas tentang kewenangan pengadilan militer yang tidak hanya dapat mengadili prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit yang melakukan tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin militer tetapi juga memberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana lainnya seperti korupsi, lalu lintas, KDRT, narkotika, psikotropika dan perlindungan anak,” tegasnya.