Bahas Konflik Timur Tengah, Ini Poin yang Jadi Sorotan JK dan Eks Dubes

Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), duduk bersama para mantan diplomat yang tergabung dalam Indonesia Council on World Affairs (ICWA) untuk membedah gejolak di Timur Tengah pada Kamis malam.

Pertemuan yang digelar di kediaman JK tersebut menyoroti posisi krusial Indonesia di tengah ketegangan Iran, Israel, dan Amerika

JK menegaskan bahwa konflik di tanah para nabi tersebut bukan sekadar urusan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi ekonomi domestik Indonesia.

“Akibat masalah Timur Tengah, antara Iran, Israel dan Amerika itu berdampak ke seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia,” ujar JK dikutip Jumat (1/11/2026).

Efek domino yang dimaksud mencakup lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi membebani subsidi energi, melemahkan nilai tukar rupiah, hingga menguncang pasar saham.

“Efek ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” katanya menambahkan.

Dorong Diplomasi Nyata, Bukan Sekadar Forum

Terkait keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace (BoP), JK menekankan pentingnya aksi konkret di lapangan daripada sekadar formalitas.

“Niat baik tentunya untuk perdamaian. Tapi yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan,” tegas JK.

Baca Juga: Israel Siap Luncurkan Nuklir ke Iran, Tunggu Perintah Benjamin Netanyahu

Saran Keluar dari Board of Peace (BoP)

Di sisi lain, Ketua Umum ICWA, Al Busyra Basnur, membawa isu krusial terkait keanggotaan Indonesia di BoP yang dinilai memicu polemik. ICWA menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi total.

“Setelah melihat perkembangan dan isi dari BoP itu sendiri serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali bahkan mempertimbangkan keluar dari BoP,” ungkap Al Busyra.

Menurutnya, beberapa poin dalam BoP seperti mekanisme iuran, kepemimpinan, hingga evaluasi masih menjadi perdebatan hangat di dalam dan luar negeri.

Sebagai solusi, ICWA mendorong Indonesia menggunakan kredibilitasnya untuk menginisiasi langkah diplomasi besar, salah satunya lewat Gerakan Non-Blok.

“Indonesia memiliki kemampuan kredibilitas, dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” jelas Al Busyra.