-
Donald Trump menyebut Kuba sebagai target militer AS berikutnya setelah Iran dan Venezuela.
-
Presiden Miguel Diaz-Canel menegaskan kemerdekaan Kuba tidak akan pernah bisa dinegosiasikan dengan AS.
-
Trump meminta media mengabaikan pernyataannya mengenai target operasi militer terhadap negara Kuba tersebut.
Di sisi lain, pihak pemerintah Kuba tidak tinggal diam menanggapi dinamika hubungan yang kian memanas ini.
Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, memberikan pernyataan resmi terkait posisi negaranya di tengah tekanan besar Amerika.
Meskipun pintu komunikasi masih terbuka, ia memberikan batasan yang sangat tegas bagi pemerintah Amerika Serikat.
Diaz-Canel menekankan bahwa martabat bangsa adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam kondisi apapun.
Prinsip kemandirian negara menjadi fondasi utama yang mereka pegang teguh saat berhadapan dengan pihak luar.
“Kami dapat membahas semuanya, tetapi kedaulatan kami harus dihormati. Kemerdekaan dan sistem politik kami tidak pernah terbuka untuk diskusi,” katanya.
Ia menyampaikan hal tersebut melalui saluran media berbahasa Spanyol yang berbasis di pusat kota Havana.
Presiden Kuba tersebut mengakui bahwa sebenarnya ada kontak yang masih berlangsung secara intens dengan Washington.
Berbagai isu krusial masuk dalam agenda pembicaraan antar kedua negara yang bertetangga secara geografis tersebut.
Baca Juga: Iran Klaim 500 Tentara Amerika Tewas Kena Rudal di Dubai, Wilayah Arab Jadi Kuburan Militer AS
Namun, dialog tersebut memiliki koridor yang jelas dan tidak menyentuh ranah hak menentukan nasib sendiri.
Beberapa poin yang dibicarakan mencakup aspek ekonomi seperti penanaman modal asing ke dalam wilayah Kuba.
Masalah arus perpindahan penduduk atau migrasi juga menjadi topik hangat yang kerap dibahas kedua belah pihak.
Kedua negara juga memiliki kepentingan bersama dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di wilayah perairan internasional.
Kerja sama di bidang lingkungan hidup dan sains juga menjadi potensi kolaborasi yang coba untuk dijajaki.
Isu keamanan global seperti kontra-terorisme dan dunia pendidikan juga masuk dalam daftar panjang diskusi diplomatik mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Bukan Cuma Padamkan Api, Damkar Lamsel Berhasil Bujuk Anak Bengkulu yang Nekat Kabur ke Jakarta
-
Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!
-
Romy PDIP: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Pembangunan IKN Harus Realistis dan Strategis
-
Bakom RI: Ekonomi Sumatra Pascabencana Mulai Pulih, Transaksi UMKM Tembus Rp13,2 Triliun!
-
Waspada Malaria Monyet Mengintai: Gejalanya Menipu, Bisa Memperburuk Kondisi dalam 24 Jam!
-
Mahfud MD Bongkar Fenomena 'Peradilan Sesat': Hakim Bisa Diteror hingga Dijanjikan Promosi Jabatan
-
Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Politikus PKB Tegaskan Putusan MK Jadi Rujukan Final
-
Ajarkan Seni Debat, Gibran Bagikan Tips Khusus ke Siswi SMAN 1 Pontianak yang Dicurangi Juri LCC
-
Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah dari Rumah, Bagaimana Aturan dan Caranya?
-
Kasus Kekerasan Seksual di Depok Meningkat, Wakil Wali Kota Ungkap Fakta di Baliknya