News / Internasional
Senin, 30 Maret 2026 | 14:04 WIB
Anthony Albanese (Antara)
Baca 10 detik
  • PM Australia resmi memotong pajak bahan bakar hingga separuh selama tiga bulan ke depan.

  • Kebijakan ini bertujuan meringankan beban warga akibat lonjakan harga minyak dunia saat ini.

  • Eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan gangguan pasokan energi melalui jalur Selat Hormuz.

Anggaran jumbo tersebut setara dengan nilai lebih dari Rp42,5 triliun jika dihitung dalam mata uang lokal.

Pemerintah tidak hanya menyasar pengguna kendaraan pribadi dalam skema bantuan ekonomi berskala nasional ini.

Sektor transportasi logistik juga mendapatkan perhatian khusus melalui penyesuaian biaya penggunaan jalan bagi armada truk berat.

Diharapkan efisiensi biaya angkut ini dapat menekan laju inflasi pada harga barang konsumsi di pasar.

Pemerintah menyadari bahwa sektor distribusi merupakan tulang punggung ekonomi yang sangat sensitif terhadap harga energi.

Kondisi ekonomi domestik yang sedang tidak menentu menjadi alasan utama di balik keputusan cepat kabinet.

"Kami membuat harga bahan bakar menjadi lebih murah saat ini, karena kami memahami warga Australia sedang berada di bawah tekanan yang serius," kata PM Albanese.

Keputusan strategis ini lahir setelah melalui serangkaian diskusi panjang dalam pertemuan Kabinet Nasional yang intens.

Para pemimpin dari berbagai negara bagian serta teritori memberikan dukungan penuh terhadap langkah proteksi ekonomi ini.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Transportasi Umum di Australia Gratis

Pertemuan tersebut juga menyepakati empat poin utama dalam Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional Australia.

Saat ini otoritas berwenang menyatakan bahwa negara telah melangkah ke fase kedua dari rencana besar tersebut.

Fokus utamanya adalah memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan distribusi yang berarti.

Meskipun situasi global memanas Australia merasa masih memiliki cadangan waktu sebelum mengambil tindakan yang lebih ekstrem.

Kebijakan yang lebih ketat seperti pembatasan kuota distribusi bahan bakar belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pemerintah tetap memantau perkembangan situasi di mancanegara secara saksama setiap harinya untuk menentukan langkah lanjutan.

Load More