Panas! Iran Tolak Gencatan Senjata Perang

Suara.com - Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan posisi diplomatik yang sangat keras terkait eskalasi perang saat ini.

Teheran secara eksplisit menolak opsi gencatan senjata sementara sebagai solusi penyelesaian ketegangan di kawasan tersebut.

Abbas Araghchi menekankan bahwa fokus utama negaranya adalah penghentian permusuhan secara menyeluruh dan permanen tanpa pengecualian.

Selain penghentian perang, pihak Iran menuntut adanya jaminan konkret agar tidak ada serangan serupa yang terjadi kembali.

Tuntutan tersebut juga mencakup kompensasi atas kerugian yang dialami selama periode konflik berlangsung hingga detik ini.

Klarifikasi mengenai hubungan diplomatik dengan Washington disampaikan langsung oleh Araghchi dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media internasional.

Menlu Iran tersebut menegaskan bahwa interaksi yang terjadi selama ini bukanlah sebuah meja perundingan yang bersifat resmi.

Menurutnya, hubungan yang terjalin saat ini hanya sebatas jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan antar kedua belah pihak.

Proses penyampaian pesan ini dilakukan secara langsung maupun melibatkan pihak ketiga sebagai perantara di wilayah regional.

Baca Juga: Tak Dipindah, Presiden FIFA Sebut Iran Tetap Berlaga di Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026

"Kontak dengan AS bukanlah negosiasi, melainkan pertukaran pesan, baik secara langsung maupun lewat perantara di kawasan," kata Araghchi.

Nama utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, muncul dalam keterangannya sebagai pihak yang terus mengirimkan komunikasi kepada Teheran.

Namun Araghchi memperingatkan agar pengiriman pesan tersebut tidak disalahpahami sebagai dimulainya proses negosiasi formal antar negara.

Seluruh korespondensi yang masuk dikelola secara ketat melalui kementerian luar negeri dan unit keamanan terkait secara terbatas.

Dirinya memastikan tidak ada pembicaraan rahasia yang melibatkan oknum tertentu di luar otoritas resmi pemerintahan Iran.

Semua langkah diplomasi ini berjalan di bawah pengawasan ketat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebagai pemegang mandat.